Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
3125 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Komandan Korem (Danrem) 173/Praja Vira Braja (PVB), Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P., mengatakan pembentukan Kodam baru menjadi bagian dari penguatan organisasi dan pertahanan TNI di sejumlah wilayah strategis.
“Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada TNI atas seluruh pelayanan pengabdian, melayani masyarakat tanpa pamrih untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,” ujar Meki Nawipa.
Bimtek tersebut menghadirkan Direktur Lembaga Best Computer Nabire, Alief Muhammad, S.Kom., sebagai narasumber tunggal. Ratusan peserta ASN mendapat materi sekaligus pendampingan praktis untuk meningkatkan kemampuan mengoperasikan aplikasi yang sehari-hari menjadi bagian penting dari pekerjaan administrasi pemerintahan.
Sejarah Papua menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat tidak pernah terpisah dari struktur sosial dan budaya. Berbagai komunitas adat membangun sistem produksi yang bertumpu pada kebun, hutan, pesisir, dan relasi kekerabatan.
Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Papua Tengah, Agustinus Bagau, memberikan keterangan pers kepada awak media usai acara. Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan khusus bagi anak-anak di daerah.
“Pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan satu sektor, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” ujarnya.
“Pelaksanaan upacara tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” tegas Siagian.
“Kami menekankan bagaimana fondasi dibangun sebaik mungkin, seserius mungkin dan secermat mungkin. Gubernur dan jajaran serta DPRP harus betul-betul cermat membaca dan memahami regulasi supaya tidak salah langkah dalam merencanakan pembangunan dan menganggarkan,” ujar Maruli Tua.
Lebih penting lagi, pada 1 Oktober 2026, Majelis Rakyat Papua Tengah secara terbuka meminta klarifikasi karena menemukan sejumlah ketentuan dalam Perdasus yang telah ditetapkan berbeda atau bertambah dibandingkan substansi yang sebelumnya dibahas. MRP mempertanyakan pada tahap mana perubahan itu terjadi dan meminta DPR, Pemprov, MRP serta pihak terkait menjelaskan prosesnya.
Kegiatan tersebut mengusung tema: ‘Pengkajian Prioritas Daerah sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua Tengah yang Inklusif, Berbasis Data dan Berkelanjutan’.