NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mendorong agar setiap kebijakan pembangunan dirumuskan berdasarkan data, kajian, penelitian, dan bukti empiris di lapangan, sehingga lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Herman Kayame, saat mewakili Gubernur Papua Tengah membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Prioritas Daerah di Aula LPP RRI Nabire, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema: ‘Pengkajian Prioritas Daerah sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua Tengah yang Inklusif, Berbasis Data dan Berkelanjutan’.

Herman mengatakan, Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam dan manusia, kekayaan budaya serta karakteristik wilayah yang beragam. Namun, potensi tersebut juga diikuti berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan penanganan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan asumsi maupun pendekatan rutin. Setiap kebijakan harus didukung data, informasi, hasil kajian, bukti empiris serta pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat.

“Pengkajian terhadap berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan dan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua Tengah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyusunan kebijakan perlu diawali dengan pemetaan persoalan yang hendak diselesaikan, penyebab masalah, kelompok masyarakat yang terdampak, bentuk intervensi yang dibutuhkan hingga indikator keberhasilan yang dapat diukur.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar program pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Herman juga menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan. Aspirasi masyarakat, karakteristik sosial budaya, kondisi geografis, kebutuhan kelompok rentan, serta potensi lokal harus menjadi bagian integral dalam proses perencanaan.

Ia berharap hasil FGD dapat memperkuat penerapan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti di Papua Tengah. Pendekatan tersebut menempatkan data, penelitian, hasil kajian, pengalaman dan bukti lapangan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memiliki relevansi dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

“Saya berharap dari kegiatan ini dapat dirumuskan rekomendasi yang realistis, terukur, implementatif dan dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing,” katanya.

Herman menegaskan, seluruh proses pengkajian prioritas daerah pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas pembangunan Papua Tengah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (amd)