NABIRE - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT) menggelar Rapat Paripurna Non-APBD untuk membahas empat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) serta penetapan tata beracara dewan, Kamis (12/11/2026). Rapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Empat Raperdasi inisiatif DPR Papua Tengah tahun 2026 yang dibahas dalam paripurna tersebut meliputi Raperdasi Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal, Raperdasi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Raperdasi Kebudayaan Daerah, serta Raperdasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Papua Tengah.

Rapat Paripurna dipimipin Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Dr. Drs. Petrus Izaach Suripatty, M.Si., dalam sambutannya ia menjelaskan keempat Raperdasi tersebut telah melewati tahapan pencermatan dan harmonisasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI di Jayapura. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh materi muatan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pembahasan empat Raperdasi, agenda rapat paripurna juga mencakup penyampaian laporan dari Ketua Badan Kehormatan DPR Papua Tengah mengenai penyusunan dan pelaksanaan tata beracara dewan. Tata beracara ini dirancang sebagai pedoman resmi bagi Badan Kehormatan dalam menjaga kode etik, disiplin serta martabat lembaga legislatif.

Suripatty menyampaikan apresiasi kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Tengah yang telah bekerja keras melakukan koordinasi hingga proses harmonisasi raperdasi. Ia juga mengapresiasi kehadiran jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Forkopimda dan pimpinan OPD sebagai bentuk dukungan bersama terhadap penguatan regulasi daerah.

“Kami sadar bahwa proses pembentukan peraturan daerah membutuhkan komitmen, koordinasi dan sinergi dari semua pihak. Kerja sama yang telah terbangun antara DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah kiranya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kepentingan masyarakat,” ujar Suripatty dalam sambutannya.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si., menegaskan forum paripurna ini merupakan wujud kemitraan konstitusional antara eksekutif dan legislatif dalam membangun landasan hukum daerah.

Gubernur menekankan, pembentukan Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 membawa tanggung jawab besar untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Pelaksanaan otonomi khusus di wilayah ini menuntut lahirnya kebijakan daerah yang berpihak pada Orang Asli Papua (OAP), menghormati nilai adat dan menjamin pelayanan yang adil.

Terkait Raperdasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Papua Tengah, pemerintah daerah meminta agar penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Pengaturan tersebut harus mengedepankan keseimbangan antara hak jabatan, kemampuan keuangan daerah dan prinsip akuntabilitas publik.

Pada sektor kebudayaan, Raperdasi tentang Kebudayaan Daerah diharapkan mampu memperkuat pelindungan dan pemajuan adat istiadat, bahasa serta seni tradisional di tengah arus globalisasi. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua Tengah ditegaskan tidak boleh tercerabut dari akar budaya masyarakat pemilik hak ulayat.

Di bidang pendidikan, Raperdasi yang dibahas diarahkan untuk menyelaraskan standar pendidikan nasional dengan kondisi geografis, bahasa daerah dan kearifan lokal Papua Tengah. Kebijakan ini diharapkan dapat diterapkan secara bertahap dan terukur, terutama pada wilayah-wilayah yang masih memiliki tantangan akses pendidikan.

Untuk penguatan ekonomi kerakyatan, Raperdasi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM dirancang guna mengatasi kendala akses permodalan, manajemen, mutu produk dan pemasaran bagi pelaku usaha OAP, perempuan serta pemuda. Pemerintah berharap produk unggulan lokal di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan mampu memperoleh nilai tambah yang berdaya saing.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah turut mendorong agar proses pembahasan keempat Raperdasi dilakukan secara terbuka dan konstruktif dengan melibatkan partisipasi bermakna dari representasi masyarakat adat dan kelompok terdampak. Setiap perangkat daerah pemangku tugas juga diinstruksikan untuk menyiapkan data pendukung serta rumusan penyempurnaan secara matang.

“Perbedaan pandangan dalam pembahasan hendaknya kita tempatkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, bukan sebagai penghalang kerja sama. Semoga hasil pembahasan nantinya menjadi produk hukum daerah yang memberikan kepastian, dapat diterapkan secara efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Papua Tengah,” kata Victor Fun membacakan sambutan gubernur.

Rapat paripurna yang berlangsung tertib tersebut menandai dimulainya tahapan pembahasan substansi keempat Raperdasi antara panitia khusus dewan bersama tim pemerintah daerah sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah. (amd)