NABIRE - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah menggelar Sosialisasi Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Kegiatan ini berlangsung secara luring dan daring di Aula/Auditorium LPP RRI Nabire, Jumat (13/11/2026).

Sosialisasi tersebut mengusung tema ‘Optimalisasi Deteksi Dini, Cegah Dini, dan Pemanfaatan Puskomin Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Ketenteraman di Provinsi Papua Tengah’. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat eselon III dan IV, staf pelaksana serta tenaga non-ASN di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Marthen Ukago, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), Papua Tengah memiliki dinamika sosial, politik dan kemasyarakatan yang berkembang sangat cepat.

“Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat dan kondusivitas wilayah, peningkatan kewaspadaan dini daerah melalui deteksi dini dan cegah dini merupakan suatu kebutuhan kunci yang mutlak,” ujar Marthen Ukago saat membacakan sambutan gubernur.

Menurut gubernur, setiap potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di tengah masyarakat harus diidentifikasi sejak awal. Langkah tersebut penting agar penanganan dan pencegahan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terukur sehingga tidak memicu eskalasi konflik yang lebih luas.

Selain penguatan kapasitas analisis, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya kecepatan dan akurasi arus informasi di era transformasi digital. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyediakan sarana pelaporan berbasis teknologi melalui Aplikasi Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) yang mengintegrasikan laporan situasi daerah secara waktu nyata (real-time) hingga ke pemerintah pusat.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap pemanfaatan aplikasi digital Puskomin Kementerian Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat semakin diperkuat,” lanjut pesan gubernur dalam sambutan tersebut.

Gubernur juga berpesan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, mempertajam kepekaan terhadap dinamika keamanan di wilayah masing-masing, serta menguasai tata cara pengoperasian aplikasi Puskomin demi membangun sinergi pelaporan lintas sektor yang efektif.

Sementara itu, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Andreas Nawipa, dalam laporan panitia menjelaskan kegiatan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026.

“Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada para pemangku kepentingan mengenai pentingnya deteksi dini dan cegah dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta mengoptimalkan penggunaan sarana pelaporan digital melalui Aplikasi Puskomin Kemendagri,” jelas Andreas Nawipa.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Kewaspadaan Nasional, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri, serta pimpinan Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah. Materi pertama disampaikan oleh Plt. Kasubdit Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Ditjen Polpum Kemendagri, Timotius, mengenai arah kebijakan dan strategi penguatan kewaspadaan dini daerah.

Materi kedua dipaparkan oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Albertus Adii, yang membahas penyelenggaraan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial di Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya, sesi ketiga diisi oleh perwakilan Direktorat Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Abrar Afif, terkait mekanisme operasional dan pengolahan data laporan berbasis aplikasi Puskomin.

Melalui pemaparan materi dan sesi diskusi interaktif, para peserta dibekali keterampilan teknis mulai dari penginputan hingga pengiriman laporan isu strategis secara terintegrasi. Kemampuan ini diharapkan dapat memperlancar alur koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah pusat.

Sebagai keluaran (output) kegiatan, Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah menargetkan tersusunnya sistem alur pelaporan informasi yang seragam serta tersedianya dokumen analisis dan inventarisasi awal potensi kerawanan ATHG di wilayah Papua Tengah.

Dokumen pemetaan kerawanan tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan strategis bagi pimpinan daerah dalam mengambil keputusan guna menjaga situasi Papua Tengah tetap aman, damai dan kondusif. (sam)