“Non-APBD”

DPRPT Bahas Empat Raperdasi Non-APBD dan Tata Beracara

Empat Raperdasi inisiatif DPR Papua Tengah tahun 2026 yang dibahas dalam paripurna tersebut meliputi Raperdasi Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal, Raperdasi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Raperdasi Kebudayaan Daerah, serta Raperdasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Papua Tengah.

DPR dan Pemprov Papua Tengah Sepakati 7 Perdasi dan Perdasus Non-APBD 2026

Tiga Perdasus yang disetujui, yakni Perdasus tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Nelayan Orang Asli Papua, Perdasus tentang Standar Kompetensi atas Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Masyarakat Hukum Adat serta Perdasus tentang Peradilan Adat.

DPR Papua Tengah Bahas Raperdasi dan Raperdasus Non-APBD 2026

Menurutnya, setiap regulasi yang dibentuk harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, serta karakteristik wilayah Papua Tengah.

Rapat Paripurna Non-APBD, DPRPT Bahas 31 Raperdasi dan Raperdasus