Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
181 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Menurut Donatius, dalam proses perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), perlu ada penanda yang dapat membedakan identitas OAP dengan penduduk pendatang atau non-Papua.
Dalam dialog tersebut, muncul aspirasi agar definisi OAP dalam Perdasus Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua dievaluasi, terutama terkait aspek genealogis atau garis keturunan.
John mengatakan, pembahasan UU Otsus penting dilakukan agar berbagai ketentuan di dalamnya dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua.
Para pengusaha tersebut datang sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Kepala Dinas PUPR Papua Tengah. Mereka ingin memastikan sejauh mana kesepakatan yang pernah dibahas telah dijalankan, terutama menyangkut penyerahan dan kejelasan anggaran perubahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan Yulenus kepada sejumlah wartawan seusai pengukuhan para kepala suku dalam suasana adat di Nabire, Jumat (18/9/2026).
Polemik terkait isu pendefinisian ulang Orang Asli Papua (OAP) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) berakhir dengan kesepahaman.
Bukan karena pemerintah pusat tidak boleh membicarakan persoalan OAP. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah mempunyai kewajiban memastikan kebijakan Otonomi Khusus Papua dilaksanakan secara tertib, adil, konsisten, dan memiliki kepastian hukum. Namun, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apa yang sebenarnya hendak disamakan dalam “penyamaan persepsi” tersebut?
Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan serah terima sertifikat badan usaha bagi Orang Asli Papua (OAP).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nabire, Engel Bertus Magai, S.Pd., menyampaikan pihaknya menyerahkan sertifikat usaha kepada para pengusaha Orang Asli Papua (OAP) guna mendorong kemajuan ekonomi lokal.
Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., menegaskan pentingnya legalitas badan usaha bagi Orang Asli Papua (OAP) agar mampu bersaing secara sehat dalam dunia usaha di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.