“Adat”

John Gobai Ingatkan Kepala Suku Papua Jangan ‘Obral’ Marga dan Jabatan Adat

Gobai mengatakan, kepala suku memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga soliditas ke-Papua-an serta keberlangsungan identitas masyarakat adat. Karena itu, praktik pemberian marga atau pengakuan adat yang tidak didasarkan pada hubungan genealogis, menurut dia, perlu dihentikan.

Dewan Adat: MBG Bisa Gerakkan Ekonomi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan gizi bagi anak-anak, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat apabila rantai pasok pangan program tersebut melibatkan produsen lokal.

Siapa Mendefinisikan OAP ? Negara Mengatur, Masyarakat Adat Mengakui

Bukan karena pemerintah pusat tidak boleh membicarakan persoalan OAP. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah mempunyai kewajiban memastikan kebijakan Otonomi Khusus Papua dilaksanakan secara tertib, adil, konsisten, dan memiliki kepastian hukum. Namun, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apa yang sebenarnya hendak disamakan dalam “penyamaan persepsi” tersebut?

Fakhiri: Tanah Masyarakat Adat di Senggi Tak Akan Diambil Pemerintah

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan tanah masyarakat adat yang digunakan dalam program cetak sawah rakyat (CSR) di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, tidak akan diambil alih pemerintah.

Gubernur Papua Tengah Tiba di Dogiyai, Disambut Hangat dengan Penghormatan Adat

Suasana penyambutan berlangsung hangat. Masyarakat Dogiyai juga memberikan penghormatan secara adat kepada Gubernur Meki Nawipa dengan mengalungkan noken anggrek sebagai simbol penghormatan dan penerimaan atas kedatangannya di wilayah tersebut.

Batas Adat Kamoro-Mee Diminta Diselesaikan Sebelum Penataan Administrasi

Penyelesaian batas adat tidak semestinya hanya dilakukan melalui pendekatan administratif atau dibawa ke tingkat pemerintah pusat, melainkan harus dikembalikan kepada masyarakat adat sebagai pemilik wilayah.

MRP Papua Tengah Dorong Penegasan Batas Wilayah Adat Antarkabupaten

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, mendorong penegasan batas wilayah antarkabupaten dengan melibatkan perspektif masyarakat hukum adat.

Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat, Menteri HAM Temui Tokoh Adat di DPRPT

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima aspirasi Kepala Suku Wate, Otis Monei, S.Sos., M.Si, di Gedung DPR Papua Tengah (DPRPT), Senin (17/8/2026).

Tolak Perampasan Tanah Adat, Ribuan Massa Simapitowa Kepung DPR Papua Tengah

Mubes Masyarakat Adat Enam Suku Pesisir Kepulauan Nabire 2026 Ditutup