Satlantas Gandeng BPKAD dan Jasa Raharja Tingkatkan Kesadaran Masyarakat
Menurut Adam, momentum Operasi Zebra Noken 2026 menjadi kesempatan bagi kepolisian bersama instansi terkait untuk lebih intensif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tata cara berkendara yang aman dan benar.

NABIRE - Pelaksanaan Operasi Zebra Noken 2026 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, tidak hanya difokuskan pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga diisi dengan edukasi keselamatan berkendara serta sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Nabire, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Tengah, dan PT Jasa Raharja. Kegiatan sosialisasi berlangsung di Aula Maranatha Malompo, Nabire, Rabu (18/11/2026).
Kasat Lantas Polres Nabire, Iptu Adam Mahardhika Siagian, S.Tr.K., S.I.K., mengatakan kolaborasi lintas instansi tersebut merupakan langkah bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.
Menurut Adam, momentum Operasi Zebra Noken 2026 menjadi kesempatan bagi kepolisian bersama instansi terkait untuk lebih intensif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tata cara berkendara yang aman dan benar.
“Kami melakukan sosialisasi bersama Bapenda, Jasa Raharja, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kami bersama-sama memberikan sosialisasi berkaitan dengan safety riding atau keselamatan dalam berkendara,” ujar Adam kepada awak media.
Ia menjelaskan, pelaksanaan operasi tidak hanya mengedepankan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga langkah preventif dan preemtif melalui sosialisasi serta edukasi secara langsung kepada masyarakat.
Fokus utama kegiatan tersebut adalah menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kewaspadaan pengendara ketika menggunakan kendaraan di jalan raya.
Adam juga mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm standar, serta memastikan kelengkapan kendaraan sebelum bepergian.

Selain edukasi keselamatan berkendara, BPKAD Provinsi Papua Tengah turut menyosialisasikan kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Gubernur Meki Nawipa.
Kasubid Perencanaan dan Pengembangan BPKAD Provinsi Papua Tengah, Welly Mainollo, menjelaskan keterlibatan BPKAD dalam Operasi Zebra Noken 2026 merupakan bagian dari sinergi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang melibatkan kepolisian, Jasa Raharja dan pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaannya, Satlantas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan persyaratan berkendara, sedangkan BPKAD memberikan perhatian terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Welly menegaskan, BPKAD tidak memiliki kewenangan untuk menahan kendaraan masyarakat yang belum memenuhi kewajiban pajak. Petugas hanya mengarahkan pemilik kendaraan agar mendatangi kantor SAMSAT untuk menyelesaikan kewajibannya.
“Apabila teman-teman Lantas memeriksa dari sisi kelengkapan dokumen dan kelengkapan berkendara, maka kami dari BPKAD melihat dari sisi pajak daerahnya. Jika belum melakukan pembayaran pajak, kami akan mengarahkan masyarakat untuk datang ke SAMSAT dan melakukan pembayaran,” jelas Welly.
Ia menyampaikan, program insentif pajak berlangsung mulai 1 Oktober hingga 16 Desember 2026, berupa penghapusan denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Selain penghapusan denda, pemerintah provinsi juga memberikan kebijakan penghapusan pokok tunggakan PKB bagi kelompok masyarakat tertentu. Program tersebut secara otomatis diberikan kepada masyarakat penerima bantuan sosial yang masuk kategori desil satu sampai lima berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Sementara masyarakat yang merasa memenuhi kriteria untuk mendapatkan keringanan tetapi belum masuk dalam kategori tersebut, dapat mengajukan permohonan melalui laman www.samsat.online.
Selanjutnya, pihak SAMSAT akan melakukan asesmen dan kunjungan langsung ke tempat pemohon untuk memeriksa serta memastikan kelayakan penerima insentif.
Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang disiplin dan tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyiapkan program Gebyar Pajak.
Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada 17 atau 18 Desember 2026 dengan menyediakan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama yang disiapkan berupa satu unit mobil Toyota Rush, dua unit sepeda motor, serta sejumlah hadiah lainnya.
Program undian tersebut secara khusus diperuntukkan bagi wajib pajak yang selama ini memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
Welly mengajak masyarakat Papua Tengah untuk memanfaatkan kesempatan insentif pajak tersebut dengan mendatangi kantor SAMSAT terdekat. Sementara itu, Penanggung Jawab Jasa Raharja wilayah Nabire, Ferry Agustinus Klemen, mengatakan keterlibatan Jasa Raharja dalam Operasi Zebra Noken 2026 merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan, sekaligus pentingnya perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Ia menjelaskan, dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor terdapat komponen Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dana tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan santunan bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami mengedukasi masyarakat agar taat membayar pajak, karena di dalam pembayaran pajak tersebut sudah termasuk SWDKLLJ yang akan kami gunakan untuk membayar santunan kepada masyarakat. Harapan kami, kegiatan sosialisasi seperti ini bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat,” jelas Ferry.
Selain itu, Jasa Raharja juga mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, serta mengutamakan keselamatan selama berada di jalan raya.
Ferry menerangkan, Jasa Raharja memberikan jaminan biaya perawatan maksimal Rp20 juta bagi korban luka-luka dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan atau lebih, termasuk pejalan kaki yang menjadi korban, sesuai ketentuan jaminan.
Biaya perawatan tersebut dibayarkan kepada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menangani korban. Sementara bagi korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia, santunan diberikan sebesar Rp50 juta kepada ahli waris yang berhak.
Untuk pengurusan santunan, masyarakat perlu melengkapi sejumlah persyaratan administrasi, di antaranya laporan kepolisian, surat keterangan ahli waris dari kelurahan, serta dokumen identitas seperti KTP ahli waris, baik suami, istri, orang tua maupun anak korban sesuai ketentuan.
Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga menjelaskan dirinya bertanggung jawab terhadap pelayanan Jasa Raharja untuk wilayah Kabupaten Nabire, Dogiyai, hingga Deiyai di Provinsi Papua Tengah.
Ia mengakui luasnya cakupan wilayah pelayanan menjadi tantangan tersendiri karena seluruh pelayanan di wilayah tersebut menjadi tanggung jawabnya.
“Memang sedikit agak susah karena wilayah kerja cukup luas dan saya sendiri yang bertanggung jawab. Namun, itulah pelayanan kepada masyarakat yang harus kita laksanakan,” ungkapnya.
Melalui sinergi Satlantas Polres Nabire, BPKAD Papua Tengah dan Jasa Raharja dalam Operasi Zebra Noken 2026, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya keselamatan berkendara, tertib administrasi kendaraan, serta kepatuhan membayar pajak.
Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama, sekaligus mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Papua Tengah. (luk)
Bagikan artikel ini



