Masyarakat Diajak Pahami Hak Kewajiban Wajib Pajak
Kepala Bapenda Kabupaten Nabire, Yusuf S Pirade, ST., MT., menjelaskan kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penerapan Opsen pajak bukan merupakan kebijakan untuk menambah beban finansial wajib pajak.

NABIRE - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire terus menggencarkan sosialisasi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta penerapan kebijakan Opsen pajak kepada masyarakat.
Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung di Aula Maranatha Malompo, Nabire, dengan melibatkan pemerintah daerah serta perwakilan masyarakat dari tingkat kelurahan dan distrik, Rabu (18/11/2026).
Kepala Bapenda Kabupaten Nabire, Yusuf S Pirade, ST., MT., menjelaskan kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penerapan Opsen pajak bukan merupakan kebijakan untuk menambah beban finansial wajib pajak.
Menurut Yusuf, Opsen merupakan mekanisme pemungutan pajak yang melekat pada pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Melalui kebijakan tersebut, pemerintah kabupaten/kota memperoleh bagian penerimaan pajak kendaraan bermotor secara langsung.
“Opsen ini melekat pada Samsat. Jika dulu sesuai aturan lama tarifnya mencapai 2 persen, sekarang menjadi 1,2 persen. Khusus untuk wilayah Provinsi Papua Tengah, termasuk Kabupaten Nabire, tarif pajak PKB adalah 1,02 persen,” ujar Yusuf saat ditemui usai kegiatan.
Ia menjelaskan, perubahan mendasar dalam penerapan sistem Opsen terletak pada mekanisme penyaluran penerimaan pajak kendaraan bermotor kepada pemerintah daerah.
Jika sebelumnya penerimaan pajak disalurkan melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH), kini bagian penerimaan melalui Opsen dapat langsung masuk ke kas pemerintah kabupaten/kota.
Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan memiliki dukungan penerimaan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Tujuan daripada sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai adanya pembayaran pajak yang langsung diterima oleh kabupaten, dalam hal ini melalui Opsen. Jangan sampai ada yang bertanya kenapa ada Opsen, padahal tujuannya agar hasil pajak ini bisa langsung dirasakan kembali oleh masyarakat melalui pembangunan daerah,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, perwakilan Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Lambert Amos Morare, S.Sos., turut menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
Menurut Lambert, masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak karena kurangnya pemahaman mengenai manfaat, hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak.

Ia menilai sosialisasi secara berkelanjutan perlu dilakukan oleh pemerintah bersama instansi terkait, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui kewajiban membayar pajak, tetapi juga memahami manfaat penerimaan pajak bagi pelayanan publik.
“Banyak masyarakat yang belum membayar pajak karena kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka. Mereka punya kewajiban membayar pajak, tetapi mereka juga punya hak untuk mendapatkan pelayanan dari pajak itu,” ujar Lambert.
Ia mencontohkan kondisi masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga kendaraan mengalami kerusakan dan harus menjalani perbaikan di bengkel. Dalam situasi tersebut, masyarakat tetap membutuhkan pemahaman mengenai kewajiban administrasi kendaraan serta hak atas perlindungan dan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, menurutnya, pemerintah dan instansi terkait perlu lebih aktif memberikan penjelasan mengenai hubungan antara kepatuhan membayar pajak dengan manfaat pelayanan yang dapat diterima masyarakat.
“Harapan saya dan masyarakat melalui kegiatan ini, pemerintah dan instansi terkait harus lebih banyak menyosialisasikan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka,” tegasnya.
Lambert berharap, melalui sosialisasi yang dilakukan secara intensif hingga tingkat kelurahan dan distrik, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.
Ia juga menekankan, pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kesadaran membayar pajak secara sukarela.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Bapenda Kabupaten Nabire berharap masyarakat semakin memahami penerapan Opsen PKB dan BBNKB, sekaligus menyadari bahwa penerimaan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Nabire. (luk)
Bagikan artikel ini



