Era Hibernasi Pers Nasional

Setelah dengan yakin kita tutup lembaran Pers Lama, - tepatnya entitas industri pers Tanah Air, kita buka lembaran baru melalui menciptakan manusia baru wartawan Indonesia. Sebenarnya dari segi penulisan hanya kembali pada pola awal Pers Kebangkitan Nasional di empat dekade awal abad 20, yang bercorak esai sebagai yang utama dan berita kronika sebagai pinggiran. Mulai sekarang mari kita menilai bahwa kabar subjektif dan kabar objektif itu sama-sama penting. Tulisan Feature atau Cerpen sama-sama penting.

Menurut Musim kabar subjektif dan kabar objektif itu sebuah polarisasi yang bersifat penalaran saja. Pada intinya tetap membutuhkan keahlian dan disiplin verifikasi tingkat tinggi, yang sumbernya adalah insan pers itu sendiri.

"Setiap makhluk hidup punya kekuatan beradaptasi. Kaidah pers berstansmdar tinggi dan kemampuan menyerap ekonomi ber kemandirian tingkat tinggi pula, akan tetap menjadikan Pers Nasional yang ber kehormatan, " ujar Munib.

Dikatakannya bahwa, sejak Amekka Serikat berpengaruh total melalui kemenangan Perang Dinginnya di Indonesia, tepatnya mulai berkuasanya Orde Baru, pengaruh empirisisme dan positifisme menjalar pula pada pola dan ruh jurnalistik Indonesia. Yakni memperkecil porsi esai dan memperbanyak porsi kronika. Pendekatannya full fakta material. Berbanding terbalik dengan pola awal dimana tulisan esai yang lebih mendominasi.

" Soekarno, Hatta dan tokoh pergerakan nasional lain yang dihukum Belanda, disebabkan menulis versi esai, "ujarnya.

Dalam masa darurat, lima tahun awal Indonesia Merdeka yang dikenal Era Perang Revolusi, pers Indonesia melahirkan organisasi PWI pada 9 Februari 1946. Pers yang mendahulukan kebangsaan. Baru setelahnya kewartawanan. Penulis namakan ini sebagai Pers Kumbakarna. Tokoh dalam cerita Ramayana ini tetap membela Ibu Pertiwi Alengka saat terancam musuh. Dia tampil di depan dengan gagah berani membela Tanah Air yang membesarkannya. Ia mengerti Rahwana salah dan tapi Kumbakarna tak berperang atas dasar itu. Tapi atas dasar cinta tanah air.

"Yang dibutuhkan Republik Indonesia yang baru lahir itu adalah pengakuan internasional. Dan pengakuan itu membutuhkan narasi yang sampai ke publik dunia. Narasi itu ada pada pers nasional yang ada pada waktu itu. Berdirinya PWI adalah tonggak sejarah itu," tandasnya.

Pada saat itu planet bumi memasuki Perang Dingin. Uni Sovyet yang pada Perang Dunia II satu barisan dengan Amerika, tapi tahun 1947 pecah kongsi. Uni Eropa membuat NATO disusul Uni Soviet membentuk Fakta Warsawa. Sejak itu mereka bermusuhan dan rebutan pengaruh terjadi dimana-mana hingga 1991, saat bubarnya Uni Soviet.

Dua mazhab pemikiran bertarung, Materialisme Dialektika diusung komunis melawan Materialisme Modal diusung Kapitalis Barat. Drama mirip Cebong-Kampret ala Pilpres 2019 ini, sebenarnya hanya pintu masuk untuk menjajah kembali bangsa-bangsa yang baru merdeka secara politik. Di era itu Pers Nasional berada di ruang-ruang kantor partai politik. Sebagian mengusung pers modern yang ditokohi Mohtar Lubis, Gunawan Muhamad dan Yacob Utama. Dari embrio inilah tumbuh arus utama yang berujung pada Industri Pers.

Berdirinya Orde Baru yang ditandai pelantikan Presiden Soeharto di awal bulan Maret 1967, merupakan start dimulainya Industri Pers. Puncak kejayaannya ditandai munculnya imperium bisnis media seperti Kompas Group, Tempo Group, Jawa Pos Group dan beberapa media televisi.

Munculnya entitas industri pers, sesungguhnya memiliki arti matinya pers dari sisi maknanya. Sebab, menguatnya pengaruh sekularisme berdampak pada tindakan kapitalisasi terhadap hal-hal sakral termasuk pers. Kapitalisasi juga terjadi pada industri kesehatan dan industri pendidikan. Bahkan menyentuh bidang-bidang sakral lain yang sebenarnya pantang dikapitalisasi sepeti, keamanan, pertahanan, agama, penegakan hukum, perijinan, dan politik.

Sesunghuhnya kapitalisasi hanya boleh untuk bahan baku atau komoditas, yang kemudian diolah untuk memiliki nilai tambah. Itulah yang kemudian di era Presiden Jokowi dikanal Hilirisasi, agar bahan baku diolah dulu di dalam negeri sebelum diekspor. Ketika pers yang kategori hal sakral telah terkapitalisasi di era industri pers maka berhenti pula lah nilai sakralnya. Padahal pers ada untuk kebenaran.

Dilepasnya teknologi digital menyebabkan disrupsi di segala bidang, termasuk usaha pers. Tapi bukan pers saja yang kena diskusi. Terlebih lagi ketika Covid-19 mengukuhkan era digitalisasi, maka dunia platform lama pers yang berbasis pada cetak dan gelombang frekwensi makin meredup. Persoalannya platform digital yang tanpa batas, dan lemah secara hukum ekonimi karena makin murahnya biaya membuat media online. Medium digital tidak kondusif untuk ekosistem usaha media. Walhasil era digital berarti matinya pers i distribusi dari sisi fisik, setelah sebelumnya di era industri pers mati secara makna.

Maraknya Pers Anak Kambing yang harus punya induk untuk bisa menyusu sepeti sekarang ini, tak kayak disebut pers. Karena itu tak ubahnya peran Humas, publik relasi atau corong saja. Pertanyaannya, masih adakah kemungkinan untuk pers yang layak, yang masih bisa dihidupkan secara terhormat dalam era baru ini ?

Menurut Munib Pers Kebangkitan Nasional yang berusia 45 tahun telah sampai kepada tujuannya yaitu Kemerdekaan Indonesia. Yakni terbentuknya bangsa dan negara Indonesia. Selama 4,5 dekade Pers kita telah berperan sebagai rahim inkubator bagi gagasan Indonesia Merdeka. Sebagai ujung pena yang lebih mengancam penjajah dari ujung pedang. Terbukti dalam dokumen BPUPKI (Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesi) yang didominasi oleh pemilik media.

Pun demikian halnya sikap Pers Nasional pada awal lima tahun perang revolusi. Sikap pers yang ditunjukan oleh berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Solo 9 Februari 1946, seratus persen mendukung Negara Indonesia saat melawan agresi negara lain, dalam hal ini Belanda. Maka pada saat darurat perang melawan agresor, pers kita bersikap mendahulukan kebangsaan, baru setelahnya setelah kewartawanan. Yang mana karena sikapnya yang demikianlah, PWI menganut mazhab Pers Kombakarna. Tokoh Negara Alengka yang membela tanah airnya ketika diserbu musuh dari luar, terlepas dari masalah pribadi antara abangnya Rahwana dan musuh abangnya Rama dalam soal penculikan Dewi Sinta. Pers Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan telah berhasil dengan adanya pengakuan Internasional, melalui Konferensi Meja Bundar dan masuknya RI ke dalam PBB.

Lalu apakah tujuan pers kita ke depan setelah matinya Industri Pers yang ditandai PHK besar-besaran yang menimpa imperium pers belakangan ini ? Tentu hal ini membutuhkan format terendiri sesuai kondisi jamannya. Tujuan terlayak tentu membentuk masyarakat dunia yang multipolar dan Indonesia Berkerakter Pancasilais. Pers baru nanti dapat mengambil peran sebagai Sang Penunjuk Jalan, Sang Pembimbing, sekaligus Sang Profiler bagi manusia Indonesia Baru.

Untuk itu selain mengedepankan model penulisan esai sebagaimana pada mulanya, manusia baru wartawan Indonesia wajib memahami dan menguasai epistemologi dan ontologi terlebih dahulu. Dengan demikian maka Tema Agung pers Indonesia ke depan adalah tema-tema yang sudah digariskan dalam falsafah Pancasila : Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, keadilan, peradaban, persatuan bangsa dan negara, kepemimpinan integral, dan ferivikasi faktual terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga mengkontrol pemerintahan Indonesia, apakah sudah pada rel dan rule-nya sesuai perannya yang digariskan dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 45.

Tentu dalam kondisi darurat pers Indonesia, masa depan itu harus tumbuh dari jiwa perlawanan menghadapi darurat ekonomi. Yakni dengan kondisinya yang tak lagi ekonomis, perubahan dapat dimulai dengan semangat resistensi. Merekalah yang akan bermetamorfosis menjadi manusia baru wartawan Indonesia. Sekarang menyusun kekuatan dalam era hibernasi pers Indonesia yang lebih hakiki. Pengawal mutlak narasi kebangsaan.

"Jika belum masuk dalam gerakan politik, kita bisa menata ini dalam gerakan budaya. Pers nasional selalu akan melahirkan anak jamannya sendiri, " ujar Munib menutup kajian kemarin. (amd)