SUGAPA – Otonomi Khusus (Otsus) Papua memberikan ruang kewenangan khusus bagi pemerintah daerah. Namun, tidak semua urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah. Sejumlah urusan strategis tetap berada di bawah kendali Pemerintah Pusat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, S.Kom., S.H., M.H., saat membuka Sosialisasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Tahun 2026 di Aula Bapperida Kabupaten Intan Jaya, Sugapa, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah ini dihadiri sejumlah anggota MRP, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta masyarakat Kabupaten Intan Jaya.

Bagi Aner, sosialisasi tersebut penting agar masyarakat memperoleh pemahaman utuh mengenai tujuan, manfaat, pengelolaan dana, hingga pembagian kewenangan dalam pelaksanaan Otsus yang telah berjalan lebih dari dua dekade.

“Kegiatan ini penting agar masyarakat dapat memahami pelaksanaan Otonomi Khusus, manfaatnya, serta menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai program Otsus yang telah berjalan lebih dari 20 tahun,” ujar Aner.

Otsus sebagai Pengakuan Kekhususan Papua

Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulisu Wandagau, S.E., menjelaskan bahwa Otsus merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap kekhususan Papua, keberagaman masyarakat, serta hak-hak Orang Asli Papua (OAP).

Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Menurutnya, kebijakan Otsus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi hak-hak OAP, serta mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

Karena itu, masyarakat perlu memahami bukan hanya keberadaan dana dan program Otsus, tetapi juga landasan hukum yang mengatur pelaksanaannya.

Enam Urusan Tetap Menjadi Kewenangan Pusat

Dalam pemaparannya, Bupati Aner memberikan perhatian khusus pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menjelaskan bahwa meskipun Papua memiliki kekhususan melalui kebijakan Otsus, terdapat enam urusan pemerintahan absolut yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keenam urusan tersebut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

“Semua urusan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, termasuk daerah otonomi khusus di Papua,” jelasnya.

Aner kemudian memberikan contoh bidang keamanan. Menurutnya, keberadaan aparat organik seperti Kodim dan Koramil maupun satuan nonorganik yang ditugaskan di wilayah Papua memiliki struktur komando dan kewenangan masing-masing.

Untuk satuan nonorganik, garis komando dan kewenangannya berada pada Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengatur pelaksanaan tugas satuan tersebut.

Penjelasan ini menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas tanggung jawab masing-masing lembaga, terutama ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat.

Dorong Masyarakat Memahami dan Mengawal Otsus

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya berharap sosialisasi tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, lembaga adat, tokoh masyarakat dan warga. Melalui forum ini, masyarakat dapat memahami hak-haknya, kewajiban pemerintah, serta pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan meminta penjelasan mengenai program-program Otsus yang telah berjalan selama lebih dari 20 tahun.

Aner berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan aktif dalam mengawal pelaksanaan Otsus agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata.

Setelah menyampaikan sambutannya, Bupati Aner Maisini secara resmi membuka Sosialisasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026.

Dari Sugapa, pesan yang mengemuka adalah bahwa Otsus memberikan ruang kekhususan bagi Papua, tetapi pelaksanaannya tetap harus dipahami dalam kerangka hukum dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. (ist)