Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
103 artikel cocok dengan pencarian Anda.
"Revisi tersebut dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRK, terutama dalam menindaklanjuti kebutuhan masyarakat melalui program pembangunan," ujar Yulianus.
Yulius menilai pernyataan tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran kondisi seluruh masyarakat Makimi.
“Terkait perencanaan pembangunan kedepan, diharapkan kepada Bappeda, agar di tengah keterbatasan anggaran, akibat efisiensi, agar mengutamakan pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan mendesak,”ujarnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire menggelar rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2026, Jumat (4/9/2026).
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire sebagai mitra kerja, Senin (24/8/2026).
“Kami berharap bantuan ini dapat membantu menjaga stamina dan kesehatan para personel Damkar yang masih bekerja di lapangan. Mereka membutuhkan dukungan kita semua karena tugas yang dilakukan menyangkut keselamatan masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire sebagai mitra kerja, Senin (24/8/2026).
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire menyatakan komitmennya untuk segera menerbitkan rekomendasi sebagai dasar pengaktifan kembali Badan Musyawarah Adat (BMA) Todik.
