Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
212 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Wakil Ketua Bapemperda DPR Papua Tengah, Ardi, mengatakan pembahasan tersebut penting untuk memastikan regulasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan kondisi dan karakteristik daerah.
"Revisi tersebut dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRK, terutama dalam menindaklanjuti kebutuhan masyarakat melalui program pembangunan," ujar Yulianus.
Pendampingan diarahkan untuk mendorong aparatur pemerintah semakin tertib menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi.
Menurutnya, setiap regulasi yang dibentuk harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, serta karakteristik wilayah Papua Tengah.
“Perdasi dan Perdasus yang kita bentuk tidak boleh berhenti sebagai kumpulan norma hukum. Peraturan yang kita hasilkan harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, melindungi hak masyarakat, menjaga kedamaian, serta memastikan bahwa Orang Asli Papua menjadi subjek utama pembangunan di atas tanahnya sendiri,” ujarnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire menggelar rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2026, Jumat (4/9/2026).
