Lompat ke konten utama
Papuapos Sorong

Pencarian

“Pajak”

88 artikel cocok dengan pencarian Anda.

Foto berita: Komisi C Tegas, Bayar Pajak Retribusi Lewat Rekening
Nabire

Komisi C Tegas, Bayar Pajak Retribusi Lewat Rekening

NABIRE – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire menegaskan jika setiap wajib pajak dan pungutan retribusi harus melalui rekening di bank. Tidak lagi membayar retribusi dan pajak melalui pungutan lewat tangan. Hal ini untuk menghindari pungutan liar dan ganda.

Foto berita: Pajak dan Retribusi Dilakukan untuk Dukung Pembangunan Berkelanjutan
Nabire

Pajak dan Retribusi Dilakukan untuk Dukung Pembangunan Berkelanjutan

NABIRE - Pajak dan retribusi dilakukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah kabupaten, kota, provinsi dan negara. Karena negara atau daerah tidak bisa membangun secara berkelanjutan tanpa kontribusi dari seluruh elemen yang ada.

Foto berita: Dipastikan 11.600 Obyek Pajak Belum Membayar PBB–P2
Nabire

Dipastikan 11.600 Obyek Pajak Belum Membayar PBB–P2

NABIRE - Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire, ditemukan ada 11.600 obyek pajak yang hingga saat ini belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan nilai total Rp 5.235.315.856.

Foto berita: Nabire Sia-siakan Sumber PAD Pajak Sumber Air Tanah
Nabire

Nabire Sia-siakan Sumber PAD Pajak Sumber Air Tanah

NABIRE – Selama ini, pemerintah Kabupaten Nabire kehilangan Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar lebih dari sumber pendapatan pajak air tanah. Karena, selama ini, pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire tidak mengorek potensi sumber pendapatan asli daerah tersebut, sehingga pelaku usaha air isi ulang juga tidak menyetor pajak ke pemerintah daerah.

Foto berita: Penarikan Pajak Daerah Oleh OPD Sesuai Perda
Nabire

Penarikan Pajak Daerah Oleh OPD Sesuai Perda

NABIRE – Penarikan pajak daerah oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil harus dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nabire. Kalau tidak sesuai dengan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, sudah menyalahi aturan. Karena, Perda lebih tinggi dari Peraturan Kepala Daerah (Perkada) maupun Peraturan Bupati, dan Peraturan yang dikeluarkan kepala daerah harus mengacu pada aturan yang lebih tinggi, Perda.

Foto berita: Bapenda, Unsur Penunjang Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi
Nabire

Bapenda, Unsur Penunjang Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi

NABIRE – Digelar meeting staf antara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nabire yang baru, Yusuf Sirampu Pirade, ST, MT dengan stafnya pada Jumat (11/3/22) akhir pekan, setelah dilaksanakan Sertijab Kamis (10/3/22) di aula Setda Nabire yang disaksikan Wakil Bupati Nabire, Ismail Djmaluddin.