Sampah Jadi Masalah Besar dalam Pemerintahan Nabire
NABIRE – Pesoalan sampah menjadi masalah besar dalam pemerintahan di Kabupaten Nabire.Selain itu, memang ada juga beberapa masalah yan
Pencarian
49 artikel cocok dengan pencarian Anda.
NABIRE – Pesoalan sampah menjadi masalah besar dalam pemerintahan di Kabupaten Nabire.Selain itu, memang ada juga beberapa masalah yan
SUGAPA - Usai dialog dan penyerahan bantuan bahan makanan oleh Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, M.Si bersama Forkompinda kepada masyar
SUGAPA - Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, M.Si menyayangkan beredarnya berita yang menyebut dia mengendalikan pemerintahan dari luar d
JAYAPURA,- Keinginan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk menempatkan Jenderal TNI/Polri sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Papua,
NABIRE - Pada debat terbuka Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dogiyai, soal pelayanan pemerintahan dan pembangunan menjadi salah satu pokok perdebatan. Cara bagaimana agar pelayanan pemerintahan dan pembangunan agar bisa berjalan di Kabupaten Dogiyai, menjadi pertanyaan P
SUGAPA – Bertempat di Aula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Intan Jaya, Jumat (2/12), dilaksanakan rapat teknis evaluasi pemerintahan kampung. Kegiatan ini dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Intan Jaya. Kegiatan rapat kerja teknis
Jayapura,- Pasca tertangkapnya Bupati Kabupaten Biak, Yesaya Sombuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka, kewenangan untuk berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten tersebut menjadi kewenangan Wakil Bupati, Thomas Ondy. "Sebagai wakil, selama bupati ditahan
NABIRE - Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 telah lewat dan telah selesai. KPUD Kabupaten Intan Jaya telah mengumumkan dan menetapkan Caleg yang lolos sebagai anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya melalui sidang plenonya. Oleh karena itu permasalahan politik jangan sampai m
Jayapura - Plt. Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Herry Dosinaen mengatakan pihaknya sudah menerima draft UU Pemerintahan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, pada hari Rabu (4/12) di ruang kerjanya. Draft UU Pemerintahan