“Gubernur”

Pj Gubernur Ribka Haluk Buka Rakor Persiapan Tahapan Pencalonan Pilgub

Rakor KPU Papua Tengah

Penjabat Gubernur Lantik Pj Bupati Puncak dan Dogiyai

NABIRE - Pejabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,MM, pada Selasa (30/07/2024) melantik Pj Bupati Kabupaten Puncak dan Pj Bupati Kabupaten Dogiyai di Gedung Aula Gubernur Provinsi Papua Tengah, Jalan Merdeka Nabire.

Sertifikat Tanah Kantor Gubernur Sah Milik Pemprov Papua Tengah

NABIRE - Sertifikat Kantor Gubernur Papua Tengah sah milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Demikian keterangan langsung dari Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, saat memberi keterangan menyangkut tanah milik Pemprov yang akan dibangun di Kaladiri kepada awak media, Senin (29/07/2024).

Pj Gubernur Papua: Perlindungan Anak Tanggung Jawab Bersama

JAYAPURA - Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana menghadiri puncak acara Hari Anak Nasional (HAN) ke-40 yang berlangsung di Istora Papua Bangkit, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (23/7/2024).

PJ GUBERNUR HADIRI SEMINAR SEHARI GEREJA KINGMI SEJAHTERA

PJ GUBERNUR MENANDATANGANII NPHD KOREM 173/PVB DAN UPBU KELAS II NABIRE

PJ GUBERNUR BUKA KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

PJ Gubernur Kunjungi TKP Kebakaran SD YPK Sion

NABIRE - Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,MM, turun langsung ke lokasi kebakaran di Sekolah Dasar (SD) YPK Sion Nabire, Kamis (18/07/2024) yang habis dilahap Si Jago Merah dini hari kemarin.

Illegal Mainning Kapiraya-Mogotadi Sudah Lapor Pj Gubernur

NABIRE - Masalah adanya penambangan emas tanpa mengantongi izin remis (Illegal Mainning) di daerah Kapiraya, tapal batas antara 3 kabupaten sudah dilaporkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Dogiyai kepada Pj Gubernur Papua Tengah melalui Asisten I Setda Provinsi Papua Tengah.

DPRD Dogiyai Menanti Pj Gubernur PPT Sikapi Illegal Mainning

NABIRE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dogiyai sementara ini sedang menanti sikap Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Tengah (PPT) menanggapi adanya penambangan emas tanpa dokumen perizinan (illegal mainning) di wilayah Kapiraya- Mogotadi.