
Sistem Pengamanan Pemilu di Nabire, Bertahap Sesuai Peta Kerawanan
NABIRE - SIstem pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang tahapannya telah bergulir di wilayah hukum Kepolisian Resor Nabire disesuaikan peta kerawanan.
Pencarian
47 artikel cocok dengan pencarian Anda.

NABIRE - SIstem pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang tahapannya telah bergulir di wilayah hukum Kepolisian Resor Nabire disesuaikan peta kerawanan.

NABIRE – Sesuai hasil Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat kabupaten, ada 6 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah yang semua TPS masih menggunakan system nonen/ikat dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu tahun 2024. Keenam kabupaten di Papua Tengah yang masih menggunakan system noken/ikat yakni, Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Puncak. Sementara 2 kabupaten lainnya di Papua Tengah, yakni Kabupaten Nabire dan Mimika sudah tidak menggunakan system noken/ikat.

DOGIYAI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai melakukan uji publik dan melakukan pemetaan terhadap penggunaan sistem noken dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2024. Kegitan digelar di Aula Koteka Moge Moanemani Kabupaten Dogiyai, Senin (25/9/23).

NABIRE – Jumlah kasus HIV/AIDS masih tinggi di Nabire, Papua. jumlah itu berada di angka 8.640 orang yang terdiri dari HIV sebanyak 3.442 dan AIDS sebanyak 5198, sedangkan meninggal sebanyak 466 orang jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten sekitar seperti Paniai, Deiyai, Dogiyai, Waropen dan lainnya.
Perekonomian nasional tampaknya akan lebih rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Dampak wabah korona sudah semakin nyata dan mulai
NABIRE - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Daniel Maipon, SSTP secara tegas mengatakan, mulai tahun pelajaran 2019/2010 semua sekolah
NABIRE – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nabire memastikan bahwa pelaksanaan Seleksi CPNS di Nabire akan mengadopsi sistem Co
Tidak banyak calon legislatif (caleg) yang hadir di tengah masyarakat dengan membawa konsep perbaikan ekonomi. Dari yang sedikit itu terdapa
JAYAPURA - Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam hal ini Komisi I DPR Papua yang membindangi Pemerintahan. Politik, Hukum dan HAM, segera memb
JAYAPURA,- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ProvinsiPapua, menggunakan sistem aplikasi e-planing dan e-musrenbang atauyang