Lompat ke konten utama
Papuapos Sorong

Pencarian

“Pajak”

88 artikel cocok dengan pencarian Anda.

Foto berita: Evaluasi Penerimaan Pajak dan Retribusi 2024, Hari Ini Digelar
Nabire Update

Evaluasi Penerimaan Pajak dan Retribusi 2024, Hari Ini Digelar

NABIRE - Rapat evaluasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan III tahun anggaran 2024, khususnya di sektor pajak dan retribusi daerah, Kamis (12/9/24) akan digelar mulai pukul 09.00 WIT di Aula Setda Kabupaten Nabire. Selain itu juga dilakukan optimalisasi PAD Kabupaten Nabire demi tercapainya target yang ditetapkan tahun anggaran 2024. ***

Foto berita: Samsat Nabire Berlakukan Pajak Alat Berat di Tahun 2024
Nabire Update

Samsat Nabire Berlakukan Pajak Alat Berat di Tahun 2024

NABIRE - Samsat Nabire memberlakukan pajak bagi semua alat berat di tahun 2024. Pajak terhadap alat berat ini diberlakukan di semua kantor Samsat yang ada di Papua Tengah. Diantaranya di Kantor Samsat Nabire, Samsat Timika, Samsat Paniai dan Puncak Jaya. Demikian informasi yang diterima media ini Selasa (2/7/24) pukul 10.00 WIT. ***

Foto berita: Pedagang Pasar Kalibobo Keluhkan Pajak Retribusi Naik Hingga 400%
Nabire

Pedagang Pasar Kalibobo Keluhkan Pajak Retribusi Naik Hingga 400%

NABIRE - Para pedagang pasar (pengusaha Mikro) yang selama ini berjualan di Pasar Sentral Kalibobo mengeluh atas naiknya harga sewa Lapak atau Kios Usaha milik Pemda Kabupaten Nabire yang ada di Pasar Sentral Kalibobo tersebut. Hal ini dikeluhkan oleh para pedagang Pasar Sentral Kalibobo saat Papuapos Nabire, Jumat (2/02/24) pukul 10.00 WIT melakukan investigasi dan konfirmasi kepada para pedagang pasar.

Foto berita: Bapenda Nabire Kembali Dorong Raperda Pajak dan Retribusi Daerah
Nabire

Bapenda Nabire Kembali Dorong Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

NABIRE – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire kembali mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pajak dan retribusi daerah agar sesuai dengan amanat UU nomor : 1 tahun 2022. Karena Raperda yang telah diajukan diharapkan berlaku pada tahun 2024 mendatang. Didorongnya Raperda pajak dan retribusi ini menindaklanjuti terbitnya Undang–Undang (UU) nomor : 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah beserta Peraturan Pemerintah (PP) nomor : 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga terjadi perubahan Perda.

Foto berita: Pajak dan Retribusi Daerah di Intan Jaya Masih Minim
Pemda Intan Jaya

Pajak dan Retribusi Daerah di Intan Jaya Masih Minim

SUGAPA - Selama ini porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Kabupaten Intan Jaya sangat kecil, yakni di bawah 1%. Hal ini menunjukan Intan Jaya masih butuh waktu yang panjang untuk mampu mandiri dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.