“Anggaran”

Bappeda Perketat Monitoring Pembangunan: Pastikan Anggaran Daerah Efisien dan Efektif

Nabire Perketat Pengawasan Mihol dengan Perbup Baru, Sanksi Pelanggaran Diperkuat

NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire semakin serius dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran Minuman Beralkohol (Mihol) di wilayahnya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 Tahun 2025 yang merevisi Perbup Nomor 34 Tahun 2024. Perbup baru ini diharapkan dapat menutup kekurangan regulasi sebelumnya dan memperkuat sanksi bagi para pelanggar.

Evaluasi Pilkada 2024 Deiyai : KPU Apresiasi Partisipasi dan Transparansi Anggaran

NABIRE - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Deiyai tahun 2024 telah usai, dan kini memasuki tahap evaluasi serta penyerahan sisa dana hibah.

Efisiensi Anggaran Cukup Dirasakan KPU di Papua Tengah

NABIRE - Efisiensi anggaran yang diterapkan di pemerintahan Prabowo Subianto, dampaknya juga dirasakah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Efisiensi Anggaran, Disnakertrans Nabire Fokus Pelatihan Pengelasan dengan 85 Peserta

NABIRE - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Nabire di tahun 2025 ini memfokuskan program pelatihan pada satu bidang saja, yaitu pengelasan. Keputusan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran, mengingat sebelumnya direncanakan dua kegiatan pelatihan.

Efisiensi Anggaran, Program Pelatihan OAP Alami Penurunan Peserta

NABIRE - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Nabire mengatakan, adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada program pelatihan pengelasan dan tata boga khusus Orang Asli Papua (OAP) di tahun 2024 dan 2025.

Inilah Besaran Pengajuan Anggaran PSU KPU dan Bawaslu Papua

JAYAPURA – Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Ramses Limbong, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima proposal anggaran dari KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pangkas Anggaran APBD, Fokus Efisiensi di Tengah Keterbatasan Dana

NABIRE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire menggelar rapat efisiensi pemangkasan anggaran APBD sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang cermat.

Dampak Efisiensi, Anggaran PUPR Nabire Terpangkas 100 M Lebih

NABIRE – Dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025, terjadi pemangkasan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Nabire tahun 2025 sebanyak 100 milyar rupiah lebih. Dana terpangkas itu bersumber dari dana DAU earmarked dan DAK fisik diperuntukan untuk kegiatan fisik tahun anggaran 2025.

SOP ANGGARAN CKG PUSKESMAS DIAJUKAN KE PEMERINTAH PUSAT