“RI”

RIBKA HALUK RESMIKAN GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM KOMPUTER USWIM

BERSAMA FORKOPIMDA RIBKA HALUK TUTUP DIKLATSAR POL PP PAPUA TENGAH

ANGGOTA MRP-PT TERIMA ASPIRASI MAHASISWA PGSD

DPD KNPI Dogiyai Apresiasi Pemkab Dogiyai Atas Penghargaan Kemendagri

DOGIYAI - DPD KNPI Kabupaten Dogiyai mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai yang telah mendapatkan penghargaan (apresiasi) dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

KUA Imbau untuk 'Tidak' Nikah Siri

NABIRE - Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Nabire, mengimbau untuk tidak melakukan nikah siri. Hal tersebut disampaikan Kepala KUA, Arif, S.Ag, agar tidak terjadinya pernikahan siri di tengah-tengah masyarakat dan mengajak untuk mematuhi peraturan yang ada.

Pj Gubernur Buka FGD dan RIPPDA Papua Tengah

NABIRE - Mewakili Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Zakharias F Marey, S.Sos., M.MT, pada Kamis (18/07/2024) membuka kegiatan seminar Laporan Pendahuluan dan FGD penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Ribka Haluk Serahkan Jaminan BPJS kepada 36.308 Petugas KPU dan Bawaslu Papua Tengah

NABIRE - Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,MM, Kamis (18/07/2024) menyerahkan secara simbolis jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada 36.308 petugas KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, yang akan melaksanakan Pemilukada tahun 2024 mendatang.

Menteri Desa PDTT Serahkan Penghargaan kepada 3 Kepala Daerah

WAMENA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, Rabu (17/7/24) siang, menyerahkan penghargaan terbaik kepada tiga kepala daerah. Penghargaan ini diberikan saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

KLARIFIKASI, RALAT PEMBERITAAN DAN PERMOHONAN MAAF

Pendulangan Emas di Areal Freeport Berijin Atau Tak Berijin ?

TIMIKA – Pendulangan emas di areal PT. Freeport Indonesia di Timika, antara berijin dan tidak berijin. Dikatakan berijin tetapi tidak ada penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Sedangkan dikatakan tidak berijin tetapi diperbolehkan dan dilindungi demi masyarakat. Hal ini seperti dikatakan anggota DPR Papua, John NR Gobai, dalam siaran persnya yang dikirim ke media ini, Kamis (18/7/24) kemarin.