Lompat ke konten utama
Papuapos Sorong

Pencarian

“Pemerintah”

307 artikel cocok dengan pencarian Anda.

Foto berita: Pasar Sayang Mama Papua Tak Difungsikan, Pemerintah Memikirkan Sol
Nabire

Pasar Sayang Mama Papua Tak Difungsikan, Pemerintah Memikirkan Sol

NABIRE - Terhitung sudah satu tahun lebih Pasar Sayang Mama-mama Papua yang terleak dibekas kantor DPRD atau samping Terminal Oyehe Nabire tidak difungsikan, sehingga Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Perdagangan sedang berpikir solusinya, karena Pasar Sayang Mama-mama Papua dibangun dengan menggunakan dana atau biaya miliaran rupiah.

Foto berita: Sidog, Penataan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan
Nabire

Sidog, Penataan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan

NABIRE - Dalam debat kandidat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai, Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3, Otopianus P. Tebai dan Angkian Goo, S.P dalam penyampaian visi misi debat kedua menyampaikan, penataan digitalisasi tata kelola pemerintah, yaitu Sistim Informasi Dogiyai (Sidog).

Foto berita: Debat Kedua KPU Dogiyai Angkat Tema Pemerintahan dan HAM
Nabire

Debat Kedua KPU Dogiyai Angkat Tema Pemerintahan dan HAM

NABIRE - Debat kandidat Kabupaten Dogiyai yang kedua diselenggarakan di Nabire, berlokasi di Aula GKI Tabernakel Oyehe, Kamis (7/11/2024) lalu, bertemakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi, penegakan hukum dan HAM, pengelolaan keuangan daerah serta pembangunan infrastruktur daerah.

Foto berita: Pj Gubernur Ajak Semua Saling Bersinergi di Pemerintahan Papua Tengah
Papua Tengah

Pj Gubernur Ajak Semua Saling Bersinergi di Pemerintahan Papua Tengah

NABIRE – Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP.,MM, di Aula Kantor Gubernur menyampaikan beberapa poin penting untuk saling bersinergi dalam mendukung proses kinerja pemerintahan di Daerah Otonom Baru (DOB) yang selama ini sudah dikerjakan oleh Pj Gubernur Ribka Haluk sebelumnya.

Foto berita: Urbanus Wihiawari: Batas Wilayah Menurut Hukum Adat dan Administrasi Pemerintahan
Nabire

Urbanus Wihiawari: Batas Wilayah Menurut Hukum Adat dan Administrasi Pemerintahan

NABIRE - Pada lanjutan hari pertama Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja (Pokja) Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT), Drs. Urbanus Wihiyawari, M.Si yang menjabat sebagai Biro Pemerintahan Otonomi Khusus (Otsus) dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Papua Tengah, menjadi narasumber kedua dengan membawa materi tentang 'Batas Wilayah Menurut Hukum Adat dan Administrasi Pemerintahan', pada Kamis (10/10/24) kemarin.

Foto berita: Pemerintah Diminta Segera Hentikan Aktivitas Perusahan di Atas Wilayah Adat Marga Moiwend, Gebze dan Kwipalo di Merauke
Papua

Pemerintah Diminta Segera Hentikan Aktivitas Perusahan di Atas Wilayah Adat Marga Moiwend, Gebze dan Kwipalo di Merauke

MERAUKE - Penolakan demi penolakan terus dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat di Papua Selatan terkait Proyek Strategis Nasional swasembada gula dan bio etanol serta program cetak sawah yang dianggap merampas hak hidup masyarakat adat di Papua Selatan dan juga menghilangkan hak masyarakat adat atas hak ulayat. Saat ini setidaknya ada tiga marga yang secara konsisten menolak kehadiran perusahan diatas tanah mereka yaitu marga Kwiplao dari Distrik Jagebob dan juga dua marga dari Distrik Ilwayab yaitu marga Gebze dan Moiwend. Perlu untuk diketahui bahwa Marga Moiwend dan Gebze pada hari Jumat (13/9/24) telah menyurati Uskup Agung Merauke untuk turut menyuarakan penyerobotan dan penggusuran paksa yang dilakukan oleh PT. Jhonlin Group atas hutan dan tanah adat marga Moiwend dan Gebze. Sikap menyurati Keuskupan Agung untuk bersuara karena sikap pasif pemerintah yang tidak menggubris suara-suara penolakan dari masyarakat adat.