Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
3016 artikel cocok dengan pencarian Anda.
JAKARTA - Sebanyak 16 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).
NABIRE - Rapat Kerja Klasis Jayapura XII Gereja Protestan Indoneia (GPI) tahun 2025 digelar di Gereja Jemaat GPI Papua Efrata, Kabupaten Nabire. Raker membahas komisi pelayanan wadah wadah kategorial XII Klasis GPI Jayapura Papua Nabire, Senin (13/1/25).
NABIRE - Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP., MM. Senin (13/01/25) melantik Yonathan Demme Talingditin, SH., MM sebagai Penjabat Bupati Mimika.
NABIRE - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Tengah, Brigjen Pol. Alfred Papare, S.I.K, Senin (13/01/2025), bertempat di Markas sementara Polda Papua Tengah, Jalan Pepera Nabire, melantik puluhan Pejabat Utama (PJU) Polda Papua dan memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) dua jabatan Kapolres, masing-masing Kapolres Mimika dan Kapolres Nabire.
JAKARTA - Sebanyak sembilan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah (KPU PPT) merilis jadwal sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), terdapat delapan kabupaten yang nantinya akan membuktikan dari tiap-tiap kabupaten yang ada, Minggu (12/01/2025).
NABIRE - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah terus berupaya menarik minat investor untuk berinvestasi di wilayah ini.
JAKARTA - Sebanyak tujuh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) untuk/di Provinsi Papua Barat.
JAKARTA - Sebanyak 14 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.
JAKARTA – Sebanyak 22 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI).