Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
3137 artikel cocok dengan pencarian Anda.
NABIRE - Menindaklanjuti hasil daripada koordinasi dan konsultasi antara Bupati Nabire dan Gubernur Provinsi Papua Tengah, pada 23 April 2025 lalu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan melakukan supervisi selama dua tahun terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire.
NABIRE - Bertempat di Gedung Ballroom Gubernur Provinsi Papua Tengah, pada Senin, (26/5/25), Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, S.H, memukul tifa sebagai tanda resmi membuka kegiatan Rapat Kerja (Raker) Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua.
NABIRE - Suasana sukacita dan kebersamaan memenuhi Gedung Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua Efrata Nabire, pada Minggu (25/05/2025).
NABIRE - Rencana supervisi dan peningkatan mutu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire telah mendapatkan respon positif dari masyarakat, yang menginginkan perbaikan segera dalam sistem pelayanan kesehatan. Dengan langkah-langkah konkret yang telah dirancang, diharapkan RSUD Nabire dapat berfungsi secara optimal, memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan lebih aksesibel bagi masyarakat Nabire dan sekitarnya.
NABIRE - Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Nabire berkolaborasi menangani banjir di Yaro, beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Viktor Fun, Senin (26/5/2025), seusai kegiatan MRP se-Papua.
NABIRE - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nabire mengambil langkah progresif dalam memerangi polusi sampah plastik sekaligus memberdayakan masyarakat lokal.
NABIRE - Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam keterangan resminya bersama media, di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (26/5/2025) menegaskan, pada 26 April kalau tidak salah, Bupati Nabire sebagai pemilik rumah sakit, memberikan surat kepada Provinsi Papua Tengah, dimana surat itu bernama supervisi, jadi bukan pengambil alihan rumah sakit.
NABIRE - Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua menggelar Rapat Kerja (Raker) dalam upaya memperkuat MRP tentang hak Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berupa pokok pikiran amandemen kebijakan otonomi khusus Papua dan peraturan pemerintah tentang MRP. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Kantor Gubernur (Bandara lama), Senin, 26 Mei 2025.
NABIRE - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah, berkomitmen untuk mempercepat dan mengefisienkan proses perizinan investasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala DPMPTSP. Komitmen ini disampaikan oleh Bowo Siswandoyo, Penata Perizinan ahli muda yang mewakili Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Tengah, Apniel Pongtuluran, S.Kom, MM, saat ditemui Papuapos Nabire, pada Jumat (23/05/2025).
NABIRE - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah menyatakan, belum dapat secara aktif mempromosikan potensi investasi di wilayahnya kepada investor lokal maupun asing. Hal ini dikarenakan ketiadaan data akurat mengenai potensi-potensi yang sebenarnya dimiliki oleh provinsi baru ini.