Baca! Biar Ko Tau
Indeks
Semua laporan terkini dari Sorong, Papua Barat Daya, dan sekitarnya — diperbarui sepanjang hari.
Diperbarui
NABIRE – Plh Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar H. Damanik, S.SSTP, MM, menekankan sejumlah hal saat memimpin apel pagi yang diikuti ratusan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Senin (3/7/23) di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah. Mulai dari rencana kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke Nabire, persiapan menyongsong peringatah HUT RI tahun 2023, hingga soal penyerapan anggaran.
NABIRE – Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Puncak menggelar sosialisasi peraturan peraturan perundang undangan, Senin (3/7/23) di Rumah Makan Selera, Nabire. Sosialisasi dihadiri Kabag Hukum Puncak, Oktopinus Tabuni SE, MM, staf ahli Bupati Puncak, Yuni Tabuni, SE, MM, MH, narasumber Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah, Menase Yoteni, SH, M.Si, serta tamu undangan lainnya.
NABIRE – Hingga hari Senin (3/7/23) kemarin, masih saja ada sejumlah pihak yang mendatangi Kantor Kesbangpol Papua Tengah untuk menyampaikan protesnya terkait tahapan rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Tengah. Beragam protes disampaikan terhadap tahapan rekrutmen MRP yang sudah memasuki tahap uji publik. Sejumlah persoalan yang sempat terhimpun media ini, ada calon anggota yang namanya tidak muncul pada daftar calon yang diujipublik padahal mereka mengaku namanya muncul pada daftar pleno di tingkat kabupaten. Ada juga calon anggota yang protes lantaran nomor urutnya berubah alias tidak sama dengan nomor urut yang diplenokan pada tingkat kabupaten.
NABIRE - Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si, maraknya ijin Miras dan retribusi palsu yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan, untuk menanganinya dengan cara semua perijinan harus lewat satu pintu. Bupati Mesak meminta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nabire agar tidak lagi memberikan kelonggaran bagi oknum-knum ASN untuk melakukan atau membuat surat ijin paslu. Tetapi yang benar harus ada buki pembayaran yang sah dari pihak bank barulah ijin bisa diterbitkan.
NABIRE - Ada dua hal yang harus diseriusi bersama dalam tugas selaku ASN yang ada di Kabupaten Nabire. Pertama adalah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) triwulan I dan II dari masing-masing OPD. Kedua, soal kedisiplinan ASN menjalankan kewajibannya melayani masyarakat.
NABIRE – Plt. Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Thephilus Lukas Ayomi, menegaskan, dalam menjalankan tahapan rekrutmen anggota MRP, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah bekerja sesuai aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Panitia pemilihan sudah melaksankan tahapan-tahapan pemilihan sesuai regulasi. Pemerintah dan panitia hanya memfasilitasi proses pemilihan anggota MRP. Hak dan suara semua dikembalikan kepada lembaga adat, lembaga perempuan maupun lembaga keagamaan.
