YOGYAKARTA — Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) membeberkan temuan evaluatif mengenai persepsi kebermanfaatan kebijakan pemerintah dalam laporan riset nasional bertajuk "Nilai Rapor Dua Tahun Kebijakan Prabowo–Gibran di Mata Mahasiswa".

Laporan yang menghimpun pandangan 828 mahasiswa dari 32 provinsi di Indonesia sebagai bagian dari pemilih terdidik (educated voters) ini mengukur tingkat kebermanfaatan (perceived benefit) dan ketepatan sasaran dari 15 program unggulan pemerintah.

Direktur Eksekutif PSKP UAD, Hilma Fanniar Rohman, mengungkapkan bahwa program-program yang bersifat sektoral, elitis, dan berbiaya tinggi cenderung dinilai berjarak dari kebutuhan mendesak masyarakat. Program-program tersebut menempati posisi terbawah dalam hal kebermanfaatan yang dirasakan publik.

Berdasarkan hasil survei, lima program prioritas yang paling sedikit dirasakan manfaatnya meliputi Komponen Cadangan (Komcad) TNI di posisi terendah yang hanya dipilih oleh 9,78 persen responden (81 mahasiswa), disusul Kenaikan Gaji Hakim sebesar 11,11 persen (92 mahasiswa), serta Pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) sebesar 12,20 persen (101 mahasiswa).

Dua program lain yang melengkapi lima besar kebermanfaatan terendah adalah Cetak Sawah Baru yang dipilih oleh 15,34 persen responden (127 mahasiswa) dan Pendirian SMA Unggul Garuda sebesar 17,27 persen (143 mahasiswa).

Hilma menjelaskan, marginalisasi kelima program ini terjadi karena mahasiswa menilai kebijakan peningkatan insentif aparatur hukum, sekuritisasi fisik, alih fungsi lahan skala besar, maupun pembentukan lembaga eksklusif baru tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat luas.

"Publik terdidik lebih membutuhkan peningkatan integritas penegak hukum, pemerataan kualitas fasilitas sekolah dan kampus yang sudah ada, serta efisiensi alokasi APBN ketimbang proyek-proyek fisik dan kelembagaan yang berisiko memicu pemborosan anggaran," ujar Hilma di Yogyakarta, Senin (19/10/2026).

Atas temuan tersebut, PSKP UAD merekomendasikan agar pemerintah segera menata ulang prioritas anggaran belanja negara. Pemerintah didorong untuk membekukan skema kenaikan tunjangan otomatis pejabat dan mengaitkannya secara ketat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Selain itu, PSKP UAD mendesak evaluasi terhadap efisiensi program Komcad, pemberlakuan moratorium proyek fisik baru, serta pengalihan alokasi anggaran pada penambahan subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri yang ada, perbaikan infrastruktur irigasi lokal, dan penguatan layanan dasar universal. (ist)