TIMIKA - Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda/Bapperida se-Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, di Timika. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 11–13 November 2026, ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan delapan kabupaten, Rabu (11/11/2026).

Pembukaan kegiatan ditandai dengan pembacaan sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, oleh Staf Ahli II Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus, Ukkas, S.Sos.

Dalam sambutan tersebut, Gubernur menegaskan perencanaan merupakan fondasi utama dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten agar program pembangunan berjalan selaras, tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, sebagai daerah otonom baru, Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks. Mulai dari peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat hingga pemerataan pembangunan sampai ke tingkat distrik dan kampung.

Gubernur melalui sambutan yang dibacakan Ukkas juga menekankan enam hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh peserta Rakortek.

Pertama, meningkatkan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten. Kedua, memastikan program prioritas daerah selaras dengan kebijakan pembangunan nasional serta kebutuhan riil masyarakat.

Ketiga, meningkatkan kualitas dan akurasi data pembangunan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Keempat, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah guna mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan.

Kelima, mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua (OAP). Keenam, meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi untuk memastikan setiap program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Gubernur berharap melalui forum tersebut, seluruh peserta dapat merumuskan langkah strategis dan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Papua Tengah.

“Keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten serta seluruh elemen masyarakat,” ujar Ukkas saat membacakan sambutan gubernur.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, S.STP., M.Si., dalam laporan kegiatan menegaskan pembangunan daerah tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan pemerintah provinsi. Dibutuhkan komitmen, kerja sama dan keterlibatan seluruh pemerintah kabupaten serta lintas sektor.

Elieser Yogi juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih menjadi tantangan pembangunan di Papua Tengah. Di antaranya, tingginya angka stunting, kemiskinan, minimnya inovasi daerah serta belum optimalnya ketersediaan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan.

Ia menilai, besarnya anggaran daerah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat.

“Dana besar tapi efektivitasnya masih rendah, inovasi kadang-kadang tidak kita buat dan data yang kita butuhkan seringkali tidak tersedia. Ini yang menjadi persoalan bersama yang harus kita pecahkan melalui forum ini,” ungkap Elieser.

Lebih lanjut, ia menjelaskan Rakortek 2026 memiliki sejumlah target utama, yakni membangun kesamaan persepsi antara Bapperida provinsi dan kabupaten, menyelaraskan program serta kegiatan prioritas, mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan, hingga menghasilkan rekomendasi strategis.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut nantinya diharapkan dapat diteruskan kepada para pimpinan daerah, baik gubernur, bupati maupun sekretaris daerah di masing-masing kabupaten, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Elieser berharap Rakortek ini tidak hanya menjadi forum pertemuan dan diskusi, tetapi mampu menghasilkan kesepakatan serta komitmen bersama yang dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat semangat kolaborasi. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di delapan kabupaten.

Melalui Rakortek Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mewujudkan Papua Tengah yang damai, beradab, bermartabat, dan berkelanjutan. (luk)