NABIRE – Jumlah pengawas sekolah di Kabupaten Nabire terus menyusut setiap tahun akibat memasuki batas usia pensiun. Ironisnya, kekosongan jabatan tersebut belum diikuti pengangkatan tenaga pengganti, sementara jumlah sekolah terus bertambah, termasuk di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T).

Kondisi ini mulai menjadi persoalan serius bagi pengawasan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire. Dengan jumlah pengawas yang semakin terbatas, beban pembinaan dan pengawasan terhadap ratusan sekolah semakin berat.

Koordinator Pengawas SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Harun El Rosyit, S.Pd., Fis., M.M.Pd., kepada Papuapos Nabire, Kamis (12/11), mengatakan penyusutan tenaga pengawas terjadi pada tiga bidang pendidikan, yakni pengawas SD/MI, SMP/MTs, serta SMA/SMK.

Menurut Harun, setiap tahun selalu ada pengawas yang memasuki masa pensiun. Namun, hingga saat ini belum ada pengangkatan tenaga pengganti untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan.

Di sisi lain, kebutuhan pengawasan justru semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah sekolah, baik di wilayah perkotaan maupun daerah 3T. Bahkan, sejumlah sekolah baru telah dibuka dan mulai beroperasi sehingga membutuhkan pendampingan serta pengawasan secara berkelanjutan.

Ratusan Sekolah Diawasi Belasan Pengawas

Berdasarkan data yang disampaikan Harun, jumlah pengawas yang masih aktif saat ini sangat terbatas.

Untuk bidang SMA dan SMK hanya tersisa dua orang pengawas, bidang SMP/MTs sebanyak lima orang, sedangkan bidang SD/MI hanya enam orang.

Kondisi tersebut harus dihadapkan dengan jumlah satuan pendidikan yang mencapai 226 sekolah, terdiri dari 127 SD/MI, 57 SMP/MTs, serta 42 SMA/SMK.

Artinya, hanya terdapat 13 pengawas untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap ratusan sekolah di Kabupaten Nabire.

Kesenjangan antara jumlah tenaga pengawas dan satuan pendidikan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan mutu penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai standar.

Harun menilai, apabila persoalan kekurangan tenaga pengawas tidak segera ditangani, pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sekolah dikhawatirkan semakin tidak optimal.

Pemkab Diminta Segera Ambil Langkah

Untuk mengatasi kekosongan jabatan tersebut, Harun menyebut pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret melalui mekanisme pengangkatan tenaga pengawas nonreguler sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pengisian kekosongan dapat diupayakan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati sambil proses pengusulan dan penetapan sesuai kewenangan serta ketentuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI berjalan.

Ia juga merujuk pada PermenPAN-RB Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidikan dan Pengawasan Mutu Pendidikan sebagai salah satu regulasi yang perlu menjadi perhatian dalam mencari solusi kekurangan tenaga pengawas.

Karena itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait agar kekosongan pengawas pada tiga bidang pendidikan tersebut dapat segera diisi.

Harun menegaskan, dirinya selaku koordinator pengawas tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini. Kekurangan tenaga pengawas telah berulang kali dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan pengawasan pendidikan.

Namun, hingga saat ini belum ada respons maupun langkah penyelesaian yang dirasakan, sementara jumlah pengawas terus berkurang setiap tahun akibat pensiun.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Nabire memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Sebab, keberadaan pengawas sekolah memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pendidikan, mendampingi tenaga pendidik, serta memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai ketentuan.

Jika kekurangan tenaga pengawas terus dibiarkan, tantangan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, terutama di wilayah 3T, akan semakin besar. (des)