NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan berupaya membangkitkan kembali semangat petani kakao guna menghidupkan sektor perkebunan di daerah tersebut. Langkah strategis ini didukung oleh alokasi anggaran dari APBN untuk peremajaan serta perluasan lahan kakao.

Potensi pengembangan tanaman kakao di Kabupaten Nabire tercatat mencapai 26.000 hektar dengan lahan aktif yang saat ini telah dimanfaatkan seluas kurang lebih 7.000 hektar. Melalui program bantuan pusat, pemerintah daerah menerima dua kegiatan utama untuk memperkuat sektor ini.

Dua program utama tersebut mencakup peremajaan tanaman kakao seluas 1.000 hektar dan perluasan tanaman kakao seluas 2.000 hektar. Program ini diharapkan mampu memulihkan produktivitas kakao Nabire yang sempat mengalami penurunan akibat beralihnya sebagian petani ke sektor pertambangan.

Penyaluran bibit kakao dalam program perluasan ini mencakup total 3.600.000 bibit, yang terdiri atas 3 juta bibit pokok dan 600.000 bibit sulaman sebagai cadangan. Bantuan ini didistribusikan kepada 158 kelompok penerima manfaat yang tersebar di delapan distrik.

Dari total kelompok tersebut, sebanyak 101 kelompok dialokasikan untuk kegiatan perluasan, sedangkan 57 kelompok lainnya difokuskan pada peremajaan tanaman kakao. Delapan distrik penerima manfaat meliputi Distrik Yaur, Yaro, Wanggar, Nabire Barat, Uwapa, Teluk Kimi, Makimi dan Wapoga.

Tahap awal penyaluran bibit sebanyak 400.000 pohon dijadwalkan berlangsung pada Minggu ketiga bulan November di Distrik Yaur dan Yaro. Sisa distribusi bibit selanjutnya akan terus dilanjutkan secara bertahap hingga target keseluruhan tercapai pada awal tahun 2027.

“Kami berupaya menghidupkan kembali semangat petani kakao yang dulu untuk mulai mengembangkan tanaman kakao, sehingga kita dapatlah dua kegiatan tersebut,” ujar Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nabire, drh. I Dewa Ayu Dwita, K.M., saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026).

Guna memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal, pemerintah juga menyalurkan insentif biaya operasional atau Hari Orang Kerja (HOK) kepada para petani. Setiap lubang tanam yang disiapkan dan didokumentasikan akan mendapatkan dukungan biaya langsung yang disalurkan ke rekening petani.

“Jadi, petani itu mendapatkan biaya setiap lubang yang dia tanam itu akan dibayarkan langsung untuk menanam. Dengan syarat adalah setiap lubang tanam yang dibikin itu difoto baru bisa dibayarkan,” jelas I Dewa Ayu Dwita.

Selain komoditas kakao, pemerintah setempat juga menggenjot pengembangan komoditas unggulan lainnya seperti kopi Robusta seluas 400 hektar yang mencakup empat distrik. Pengembangan ini dilengkapi dengan penyediaan ratusan ribu bibit guna memperkuat produk lokal khas Nabire.

Sektor perkebunan kelapa dan sagu turut mendapat perhatian melalui sinergi pendanaan dari APBN dan APBD untuk memenuhi tingginya minat serta kebutuhan pasar. Langkah ini dinilai penting guna menjaga ketersediaan bahan baku berkualitas bagi industri pengolahan daerah.

Hasil dari penanaman kakao baru ini diproyeksikan mulai memasuki masa panen dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pendampingan agar para petani fokus merawat tanaman hingga masa produksi tiba.

Persiapan hilirisasi dan rantai pasok juga mulai dipetakan guna memastikan hasil panen petani memiliki kepastian pasar, termasuk peluang ekspor ke luar daerah. Langkah antisipasi ini disiapkan agar kesejahteraan petani dapat terus meningkat seiring peningkatan hasil produksi.

Dinas terkait berkomitmen untuk terus mendampingi para petani dalam menerapkan teknik budidaya yang baik dan benar. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu menjadikan Nabire kembali sebagai sentra produsen komoditas perkebunan yang handal di Tanah Papua.

“Harapan kita dengan adanya bantuan APBN ini, yang terpenting adalah petani itu menanam. Jangan sampai kita memberikan bantuan dengan bibit yang bagus, tahu-tahu tidak ditanam,” pungkas Ayu Dwita. (amd)