NABIRE — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperkuat peran Sekretariat Bersama (Sekber) Program Bangkit Papua Tengah melalui Workshop Penguatan Kapasitas Sekber Provinsi dan Kabupaten Tahun 2026 yang berlangsung selama dua hari, 22 hingga 23 September 2026, di Aula RRI Nabire.

Kegiatan tersebut diikuti unsur Sekber tingkat provinsi dan empat kabupaten yang menjadi wilayah pilot project Program Bangkit atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh.

Workshop dibuka Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, yang mewakili Gubernur Papua Tengah. Dalam sambutannya, Silwanus menegaskan Program Bangkit tidak boleh dipandang sebagai program milik satu perangkat daerah, melainkan sebagai kerja bersama pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat karena sasaran berbagai program pemerintah pada dasarnya merupakan masyarakat dan keluarga yang sama.

“Setiap perangkat daerah tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi, tujuan dan sasaran yang jelas, didukung data yang bisa dipertanggungjawabkan serta pembagian peran yang tegas,” ujarnya.

Silwanus menilai keberadaan Sekber di tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki posisi strategis dalam memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif. Karena itu, ia meminta kelembagaan Sekber diperkuat dan tidak hanya aktif ketika ada kegiatan tertentu.

Setiap anggota Sekber, kata dia, harus memahami tugas masing-masing, termasuk data yang perlu disiapkan, pihak yang harus dikoordinasikan serta batas waktu penyelesaian pekerjaan.

Salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan Program Bangkit adalah akurasi data penerima manfaat. Silwanus menegaskan ketepatan data menjadi bagian penting agar intervensi pemerintah tidak salah sasaran.

Ia mengatakan pemerintah perlu memperkuat integrasi data kependudukan sehingga data yang digunakan oleh berbagai perangkat daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Empat kabupaten yang menjadi wilayah awal Program Bangkit diminta menjadi proyek percontohan untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan data sebelum program diperluas ke seluruh wilayah Papua Tengah.

Silwanus juga meminta Dukcapil, Dinas Sosial, BP3AKB dan perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dalam pengelolaan data. Ia mengingatkan jangan sampai satu keluarga memiliki informasi berbeda hanya karena data yang digunakan oleh masing-masing perangkat daerah tidak sama.

Integrasi tersebut dinilai penting karena Program Bangkit mencakup berbagai sektor, antara lain kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan, pangan, ekonomi dan pelayanan dasar.

Selain data dan koordinasi, Silwanus meminta monitoring dan evaluasi Program Bangkit tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggaran.

Menurutnya, keberhasilan program harus diukur dari perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti meningkatnya kemandirian keluarga penerima manfaat, membaiknya akses pendidikan dan kesehatan anak, meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan serta semakin mudahnya masyarakat memperoleh pelayanan pemerintah.

Untuk itu, Sekber provinsi dan kabupaten diminta membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang sederhana, jelas dan konsisten. Silwanus menegaskan workshop dua hari tersebut harus menghasilkan tindak lanjut konkret. (amd)