NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) resmi meluncurkan e-Wali Data Si Bapa Tengah (Sistem Informasi Bahari Papua Tengah), sebuah portal digital yang dirancang untuk mengintegrasikan data, program dan arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di delapan kabupaten, Kamis (24/9/2016).

Peluncuran tersebut dirangkaikan dengan Forum Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sektor kelautan dan perikanan se-Provinsi Papua Tengah.

Kegiatan ini dihadiri Staf Ahli II Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, S.Sos., M.K.P., para kepala dinas kelautan dan perikanan dari delapan kabupaten, akademisi, tokoh masyarakat serta sejumlah OPD teknis terkait.

Sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa yang dibacakan Staf Ahli Ukkas menegaskan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi sebagai fondasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

“Kehadiran portal e-Wali Data Si Bapa Tengah ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan kebijakan secara tepat sasaran, efisien dan transparan,” ujar Ukkas saat membacakan sambutan gubernur.

Menurut Pemprov, pengembangan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan melalui pemanfaatan teknologi serta data yang terverifikasi.

Papua Tengah memiliki potensi kelautan yang besar. Berdasarkan pemaparan DKP, provinsi ini memiliki garis pantai sepanjang 1.148,84 kilometer, dengan luas wilayah laut di dua kabupaten pesisir, Nabire dan Mimika, mencapai 16.515,88 kilometer persegi dan mencakup sekitar 50 pulau.

Potensi tersebut diperkuat dengan keberadaan kawasan konservasi, yakni Taman Lorentz di Mimika seluas 2.505.000,60 hektare serta Taman Wisata Teluk Cenderawasih seluas 1.453,50 hektare.

Plt. Kepala DKP Provinsi Papua Tengah, Karlos Matuan, mengatakan besarnya potensi tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan yang dibacakan terintegrasi dan berbasis data.

Untuk sektor produksi, target tangkapan ikan Papua Tengah pada 2026 mencapai 26.116 ton per tahun, yang bersumber dari wilayah laut serta tiga danau utama, yakni Danau Paniai, Danau Tigi dan Danau Tage.

Wilayah perairan Papua Tengah juga terbagi dalam dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 717 di bagian utara yang mencakup Nabire dan WPP 718 di bagian selatan yang mencakup Mimika.

Melalui Si Bapa Tengah, pemerintah mendorong integrasi potensi wilayah pesisir dengan kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman. Potensi perikanan dari Nabire dan Mimika diharapkan dapat mendukung kebutuhan pangan dan gizi di enam kabupaten lainnya.

Pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas nelayan lokal, termasuk modernisasi armada dan peningkatan kemampuan tangkap, sehingga hasil perikanan Papua Tengah dapat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan membuka peluang pasar yang lebih luas.

Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) yang menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan dan perikanan.

Integrasi data juga diharapkan dapat membantu pemerintah mengatasi persoalan distribusi serta ketimpangan harga ikan antara wilayah pesisir dan pedalaman.

Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah disebutkan, harga ikan segar di sejumlah wilayah pedalaman dapat mencapai sekitar Rp100.000 per kilogram. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem pasokan dan distribusi hasil perikanan antarwilayah.

Karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan diarahkan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan berpedoman pada data yang telah terverifikasi.

Dengan demikian, setiap program pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan memiliki dasar data yang jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Karlos menjelaskan, Si Bapa Tengah dikembangkan sebagai bagian dari komitmen Papua Tengah terhadap kebijakan Satu Data Indonesia.

Aplikasi tersebut memungkinkan proses verifikasi data sektor perikanan dilakukan secara digital dan real-time. Sistem ini juga diharapkan mempermudah penyusunan dokumen perencanaan berdasarkan data ilmiah yang valid serta memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Data terkait tata ruang dan potensi kelautan juga diarahkan agar dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Selain penguatan sistem data, Papua Tengah telah menetapkan Peraturan Teknis (Pertek) Rencana Tata Ruang Wilayah Laut (RTRWL) Nomor 05 Tahun 2025 sebagai dasar dalam penataan wilayah laut.

Regulasi tersebut menjadi acuan dalam pemetaan berbagai zona kelautan, termasuk alur pelayaran hingga jaringan kabel bawah laut, sehingga pemanfaatan ruang laut dapat dilakukan secara lebih terarah.

Di sektor operasional, DKP Papua Tengah saat ini mengelola dua Unit Pelaksana Teknis (UPT), yakni Pelabuhan Perikanan Waharia di Nabire dan Pelabuhan Perikanan Poumako di Mimika. Kedua pelabuhan tersebut terus dioptimalkan untuk mendukung aktivitas perikanan, distribusi dan pemasaran hasil laut.

Pengembangan fasilitas juga dilakukan di Pelabuhan Perikanan Waharia, Nabire, melalui pengujian fasilitas cold storage dan pabrik es. Sementara di Mimika, pemerintah mencatat adanya ekspor perdana hasil laut ke Malaysia pada 30 September sebagai salah satu perkembangan dalam penguatan akses pasar produk perikanan.

Melalui forum koordinasi OPD dan peluncuran Si Bapa Tengah, Karlos berharap program pembangunan sektor kelautan dan perikanan di tingkat provinsi dapat berjalan selaras dengan program kerja pemerintah kabupaten.

“Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan Papua Tengah agar lebih berdaya saing, berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah selanjutnya mendorong seluruh pemerintah kabupaten untuk aktif memperbarui, berbagi dan memanfaatkan data melalui sistem tersebut. Integrasi data diharapkan menjadi pijakan bersama dalam menjaga potensi laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah. (luk)