NABIRE – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menegaskan pentingnya verifikasi dan validasi data calon penerima Program Bangkit Papua Tengah agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Hal itu menjadi fokus utama Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah Kabupaten Intan Jaya yang digelar di RM Selera, Jalan Pemuda, Nabire, Sabtu (5/9/2026).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut Program Prioritas Gubernur Papua Tengah yang dilaksanakan bersama Tim Pengarah dan Sekretariat Bersama Pelaksana Program Bangkit Papua Tengah. Pertemuan secara khusus membahas data calon penerima program dari Kabupaten Intan Jaya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Intan Jaya, Asir Mirip, S.Pd., M.Si., dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada Tim Pengarah dan Sekretariat Bersama yang telah hadir untuk membahas secara bersama-sama kesiapan pelaksanaan program.

Menurutnya, pembahasan data menjadi bagian penting untuk memastikan program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Tengah tersebut tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pertemuan ini penting untuk memastikan program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Intan Jaya,” kata Asir.

Ia mengatakan, sejumlah hal perlu dipastikan sebelum daftar penerima ditetapkan. Di antaranya identitas calon penerima, asal distrik dan kampung, pemenuhan kriteria serta persyaratan, hingga validitas data yang digunakan.

Pemkab juga mengingatkan agar tidak terjadi penerima ganda maupun tumpang tindih dengan program pemerintah lainnya.

“Setiap nama calon penerima harus memiliki dasar data yang jelas. Proses penetapan juga harus terdokumentasi dan data final harus dapat dijelaskan serta dipertanggungjawabkan apabila dilakukan pemeriksaan,” tegasnya.

Kondisi Intan Jaya Jadi Pertimbangan

Asir menekankan, pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah di Intan Jaya memiliki tantangan tersendiri. Kondisi geografis dan keamanan harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan penerima maupun mekanisme penyaluran manfaat program.

Menurut dia, data yang lengkap secara administrasi belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Karena itu, masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan serta wilayah yang memiliki keterbatasan akses harus mendapat perhatian secara proporsional.

“Kondisi geografis dan keamanan Kabupaten Intan Jaya harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program. Jangan sampai data terlihat lengkap secara administrasi, tetapi masyarakat yang menjadi sasaran justru sulit menerima manfaat program,” ujarnya.

Ia meminta seluruh pihak tidak terburu-buru menetapkan data apabila masih ditemukan informasi yang belum lengkap atau membutuhkan pembuktian di lapangan.

Proses verifikasi dan validasi, kata dia, justru diperlukan untuk menghindari persoalan di kemudian hari, baik secara administratif, hukum maupun sosial.

Jangan Berhenti pada Administrasi

Lebih lanjut, Sekda menegaskan ukuran keberhasilan Program Bangkit Papua Tengah bukan sekadar tersusunnya daftar penerima maupun selesainya administrasi.

Program tersebut harus dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat Intan Jaya.

“Program Bangkit Papua Tengah jangan hanya selesai pada penetapan data dan administrasi. Ukuran keberhasilan program adalah apakah masyarakat Intan Jaya benar-benar merasakan manfaatnya,” tegas Asir.

Dalam rapat tersebut juga dibahas kebutuhan untuk menyepakati kriteria calon penerima, mengidentifikasi data yang masih harus diverifikasi, menentukan OPD atau tim yang bertanggung jawab terhadap proses verifikasi, serta menetapkan batas waktu penyelesaian data final.

Pemkab Intan Jaya berharap seluruh proses dapat menghasilkan daftar calon penerima yang valid, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Asir menegaskan Pemkab Intan Jaya siap mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan kehati-hatian dalam menetapkan penerima.

“Pemerintah Kabupaten Intan Jaya siap mendukung, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa setiap penerima benar-benar memenuhi kriteria dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari,” katanya.

Ia mengajak seluruh pihak menyelesaikan persoalan data secara terbuka dan objektif. Jika masih ada data yang belum lengkap, menurutnya, lebih baik dilakukan verifikasi terlebih dahulu daripada dipaksakan untuk ditetapkan.

“Lebih baik dilakukan verifikasi terlebih dahulu sehingga data final benar-benar valid, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (ppn)