SUGAPA – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi, sinkronisasi perencanaan, dan efektivitas pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bapperida Kabupaten Intan Jaya, I Nengah Kariasa, SE, saat pembukaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 di Sugapa, Selasa (31/3/2026). Seluruh tahapan perencanaan, termasuk penyampaian pokok-pokok pikiran DPRK, telah dilakukan melalui SIPD.

Kariasa menjelaskan, Musrenbang RKPD 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Intan Jaya 2025–2029 dengan tema “Transformasi Peningkatan Kualitas Layanan Dasar, Produktivitas Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.”

Sejumlah prioritas pembangunan disiapkan, meliputi peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan perumahan layak huni, pengembangan energi terbarukan, digitalisasi pemerintahan, serta penguatan ekonomi masyarakat dan UMKM berbasis potensi lokal.

Di sektor kesehatan, pemerintah merencanakan peningkatan RSUD Kelas D Pratama menjadi Kelas C serta pengembangan layanan telemedicine. Sementara bidang pendidikan diarahkan pada pemenuhan tenaga guru, peningkatan sarana prasarana sekolah, pengembangan kawasan pendidikan terintegrasi di Sugapa, serta pendidikan berpola asrama di ibu kota distrik.

Kariasa mengakui pembangunan Intan Jaya masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, daya saing produk unggulan, dan tata kelola pemerintahan. Dari delapan distrik, baru tiga distrik yang terkoneksi dengan ibu kota kabupaten.

Meski demikian, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 2,32 persen, meningkat dari 1,73 persen pada 2024. Angka kemiskinan turun dari 41,42 persen menjadi 39,21 persen, sedangkan IPM meningkat dari 50,92 menjadi 51,56 poin.

Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar menyusun program yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi. Hal ini penting mengingat kemampuan fiskal daerah masih terbatas, dengan kontribusi PAD terhadap APBD hanya sekitar 1,30 persen.

Melalui Musrenbang berbasis SIPD ini, Pemkab Intan Jaya berharap perencanaan pembangunan semakin terarah, terintegrasi, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat diharapkan mampu mempercepat pemerataan pelayanan dasar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke seluruh distrik. (ppn)