NABIRE – Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) bersama Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar monitoring dan evaluasi (monev) terhadap program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan selama lima tahun di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Kabupaten Nabire. Kegiatan ini bertujuan mengukur capaian pendampingan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi warga dan kelestarian lingkungan setempat.

Evaluasi yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Bapperida Kabupaten Nabire ini dilaksanakan di Kampung Sima, Distrik Yaur, serta Kampung Wanggar Pantai, Distrik Wanggar, pada Sabtu (14/11/2026).

Direktur PILI, Iwan Setiawan, menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir, pendampingan telah menjangkau wilayah seluas sekitar 4.475 hektare di Kampung Sima dan Wanggar Pantai. Kedua kampung tersebut merupakan bagian dari bentang kawasan KEE Nabire yang memiliki luas total mencapai kurang lebih 107.582 hektare.

Program ini merupakan bagian dari implementasi Remediation and Compensation Procedure (RaCP) yang didukung oleh Goodhope sebagai bentuk pemenuhan komitmen konservasi kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dengan PILI sebagai pelaksana pendampingan di lapangan.

Hingga saat ini, PILI telah membentuk dan mendampingi 11 kelompok masyarakat dengan fokus kegiatan yang beragam. Bidang garapannya meliputi pemulihan hutan, pengembangan ekowisata, pertanian, patroli kawasan hutan, pencegahan kebakaran lahan, hingga penguatan ekonomi perempuan.

Menurut Iwan, dinamika perkembangan tiap kelompok berbeda-beda sehingga evaluasi berkala diperlukan untuk memetakan kendala serta merumuskan dukungan lanjutan yang tepat sasaran.

"Yang kami harapkan bukan sekadar masyarakat aktif ketika program masih berjalan, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan melanjutkan kegiatan secara mandiri setelah masa pendampingan selesai," ujar Iwan.

Senada dengan hal tersebut, Manajer Program Sustainable Landscape PILI, Nur Indah Ristiana, menegaskan bahwa pendampingan dirancang untuk membekali masyarakat dengan keterampilan mengelola potensi lokal, bukan menciptakan ketergantungan terhadap bantuan.

Salah satu langkah konkretnya adalah mendorong Kelompok Wanita Tani (KWT) mengembangkan usaha produktif, seperti budi daya ikan, ternak ayam, dan tanaman sayuran. Indah menekankan, pendampingan tidak berhenti pada peningkatan angka produksi, melainkan mencakup pemeliharaan, pengelolaan pascapanen, hingga akses pasar.

"Jika kelompok ingin meningkatkan produksi tetapi menghadapi kendala dalam pemasaran, PILI siap memfasilitasi pelatihan pemasaran sekaligus mempertemukan produk masyarakat dengan calon pembeli dari luar wilayah," tegas Indah.

Dari sisi pemerintah daerah, dukungan disinergikan melalui program Pekarangan Pangan Lestari. Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Welly Dwi Prasongko, menyebutkan pihaknya telah menyalurkan fasilitas pembibitan, peralatan pertanian, bibit ikan lele, ayam petelur, serta sarana produksi pendukung lainnya.

Selain sarana produksi, pemerintah daerah juga telah membangun lumbung pangan sebagai pusat penyimpanan sekaligus etalase pemasaran hasil usaha warga.

"Pada 2027 mendatang, fasilitas lumbung pangan tersebut direncanakan mendapat tambahan etalase dan lemari pendingin agar dapat dikembangkan menjadi pusat pemasaran produk unggulan masyarakat dari kampung-kampung sekitar," ungkap Welly.

Ia mengingatkan bahwa keberlanjutan aset dan program tersebut sangat bergantung pada komitmen kolektif serta pembagian tugas yang jelas di internal kelompok, mulai dari tahap produksi hingga pemasaran.

Melalui hasil evaluasi ini, PILI bersama Pemkab Nabire, Goodhope, dan mitra pembangunan lainnya berharap capaian lima tahun terakhir dapat menjadi model percontohan untuk memperluas program pemberdayaan ke kampung-kampung lain di Kabupaten Nabire. (chk)