NABIRE - Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Nabire, Marthen Toding, S.KM., M.Kes., menegaskan program Keluarga Berencana (KB) tidak sekadar bertujuan mengontrol populasi, melainkan merencanakan kualitas hidup dan masa depan keluarga.

“KB bukan fokus untuk membatasi penduduk, tetapi kita merencanakan agar dalam satu keluarga bisa diatur jarak kelahirannya,” ujar Marthen saat ditemui, Selasa (8/9/2026).

Dalam mengedukasi pasangan usia subur tahun ini, pihak DPPKB telah menjalin kerja sama lintas sektor, termasuk bersinergi dengan Kantor Urusan Agama (KUA). “Saat ini kami sudah bekerja sama dengan KUA, di mana setiap pasangan yang mau menikah wajib memiliki sertifikat Catin (Calon Pengantin) sebagai bukti kesiapan kesehatan reproduksi,” ungkapnya. Melalui prosedur tersebut, calon pengantin wanita diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi TT terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan.

Selain menggandeng KUA, DPPKB Kabupaten Nabire juga memperluas jangkauan edukasi dengan menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain serta kader Posyandu di lapangan.

“Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui kader-kader di Posyandu untuk memperpanjang jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang belum tersentuh,” jelas Marthen.

Sinergi ini juga mencakup program nasional dari kementerian, seperti penanganan stunting yang dimulai sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Tidak berhenti pada pelayanan bagi umat Muslim melalui KUA, pihak DPPKB berencana memperluas program pelayanan terpadu bagi pemeluk agama lainnya di Nabire.

“Ke depan kami juga akan memperluas kerja sama dengan lembaga keagamaan Kristen atau klasis, sehingga pelayanan dan sosialisasi program keluarga berencana bisa merata ke semua elemen masyarakat,” tuturnya. Program ini diharapkan mampu menjangkau seluruh pasangan calon pengantin tanpa terkecuali guna menekan angka risiko stunting sejak dini.

Marthen menambahkan, edukasi kesiapan berumah tangga sangat krusial bagi calon pengantin sebelum memasuki fase kehamilan dan persalinan. “Calon pengantin harus dipersiapkan sejak dini agar saat hamil dan melahirkan nanti kondisi ibu dan bayi benar-benar sehat,” katanya.

Dengan adanya persiapan yang matang, risiko kesehatan yang berkaitan dengan proses kehamilan dapat diminimalisir secara optimal oleh tenaga kesehatan.

Koordinasi lintas instansi yang intensif ini dinilai menjadi kunci utama keberhasilan sosialisasi program KB di wilayah Kabupaten Nabire sepanjang tahun 2026.

DPPKB optimis bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga akan terus meningkat dari waktu ke waktu. “Kami terus mengimbau masyarakat agar tidak ragu mendatangi fasilitas kesehatan atau petugas lapangan KB guna mendapatkan informasi serta pelayanan yang tepat,” pungkas Marthen. (sam)