NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) baru-baru ini memberlakukan aturan baru bagi masyarakat yang ingin melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam kebijakan tersebut, kendaraan bermotor wajib menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor berkode wilayah Papua Tengah atau Nabire agar dapat mengisi BBM.

Aturan ini langsung memantik perhatian publik terkait dampaknya terhadap pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapenda Kabupaten Nabire, Yusuf Sirampun Pirade, S.T., M.T., memberikan penjelasan mendalam usai kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Aula Maranatha pada Rabu (18/11/2026).

Yusuf menegaskan, penggunaan pelat nomor luar daerah pada kendaraan yang beroperasi sehari-hari di Nabire memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap keuangan daerah.

Menurutnya, kendaraan berpelat luar menyetorkan pajak kendaraannya ke daerah asal, sementara beban penggunaan fasilitas umum seperti jalan raya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah kabupaten setempat.

“Sangat mempengaruhi nantinya karena manakala kendaraan bermotor ini berplat luar, berarti pembayaran pajaknya di luar, sedangkan dia beroperasi dan bertempat di Kabupaten Nabire,” ujar Yusuf saat diwawancarai awak media.

Lebih lanjut, ia menyoroti ketimpangan antara kontribusi dan beban pemeliharaan infrastruktur yang ditimbulkan oleh kendaraan berpelat luar daerah. Kerusakan infrastruktur jalan yang terus bertambah tidak diimbangi dengan pemasukan pajak dari kendaraan-kendaraan tersebut, sehingga merugikan keuangan daerah secara langsung.

“Hal ini sangat merugikan daerah, kenapa? Merusak jalan, terus tidak ada kontribusi buat daerah,” tambahnya dengan tegas.

Oleh karena itu, Yusuf mengimbau kepada seluruh masyarakat pemilik kendaraan berpelat luar agar segera melakukan mutasi atau pengurusan pelat nomor kendaraan ke wilayah setempat. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menertibkan administrasi kendaraan, tetapi juga mendongkrak pendapatan melalui opsen pajak demi kelanjutan pembangunan di Kabupaten Nabire.

“Sehingga dengan adanya penyampaian atau sosialisasi ke masyarakat agar kendaraan-kendaraan yang berpelat luar segera mengurus untuk di dalam, sehingga dapat berdampak kepada pembangunan di daerah kita sendiri,” pungkasnya. (amd)