NABIRE – Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) bersama Pemerintah Kabupaten Nabire dan Good Hope Asia Holdings menggelar rangkaian pameran, audiensi, serta rapat koordinasi Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Kantor Baperrida Kabupaten Nabire, Selasa (17/11/2026).

Mengusung tema "5 Tahun Menjaga Alam Nabire: Kolaborasi untuk KEE yang Lestari", kegiatan ini bertujuan mengevaluasi pengelolaan kawasan, memperkuat komunikasi publik, sekaligus mengoptimalkan peran para pihak demi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat kampung di sekitar kawasan.

Direktur PILI, Iwan Setiawan, dalam sambutannya mengapresiasi konsistensi Pemkab Nabire yang dinilainya menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang rutin melakukan monitoring, evaluasi, serta rapat koordinasi tahunan pengelolaan KEE sejak ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 18 Tahun 2022 dan SK Pengelolaan Nomor 228 Tahun 2022.

"Hanya Kabupaten Nabire yang luar biasa, setiap tahun rutin melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan KEE. Ke depan, area KEE ini akan kita rekomendasikan dan usulkan ke Kementerian Kehutanan sebagai Area Preservasi sesuai nomenklatur baru dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya," ujar Iwan Setiawan.

Menurutnya, penetapan status Area Preservasi oleh pemerintah pusat akan memperkuat dukungan politik bagi daerah, sementara badan pengelolanya tetap berada di tangan pemerintah daerah.

Dalam rangkaian kegiatan ini, PILI turut melibatkan dua kampung dampingan, yakni Kampung Sima dan Kampung Wanggar Pantai, yang mewakili dua suku besar di Nabire, Suku Yerisyam Gua dan Suku Wate Aisyahina. Iwan memaparkan, pihaknya telah melakukan pemetaan indikatif wilayah adat seluas kurang lebih 200 ribu hektare pada kedua suku tersebut dan mendorong percepatan penerbitan SK Bupati tentang pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), sembari menyiapkan pemetaan bagi empat suku besar lainnya di Nabire.

Selain penguatan pengelolaan KEE di tingkat kabupaten, Iwan Setiawan juga menyoroti peluang besar bagi Provinsi Papua Tengah dalam skema Jurisdictional REDD+ (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tingkat provinsi) yang tengah didorong pemerintah pusat.

Ia mengungkapkan, di Tanah Papua saat ini sudah ada empat provinsi yang masuk dalam skema tersebut—yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan—sementara Papua Tengah dan Papua Selatan belum diusulkan.

"Papua Tengah memiliki kawasan hutan hampir 6,7 juta hektare. Ini potensi besar untuk mendapatkan pendapatan daerah dari nilai ekonomi karbon melalui skema High Forest, Low Deforestation (HFLD). Asalkan hutan tetap terjaga dari kebakaran dan deforestasi, daerah berpeluang menerima insentif pembayaran karbon," jelasnya.

Berbekal pengalaman mendampingi Pemerintah Provinsi Riau selama dua tahun terakhir dalam penguatan arsitektur REDD+, PILI menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemprov Papua Tengah guna mempercepat pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim mulai tahun depan.

Menutup sambutannya, Iwan menegaskan komitmen pendampingan jangka panjang PILI bersama mitra di Nabire yang diproyeksikan berlangsung hingga 25 tahun demi mewujudkan kemandirian masyarakat adat dan kelestarian ekosistem secara berkelanjutan. (chk)