NABIRE — Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengajak para pimpinan lembaga gereja dari berbagai denominasi untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi kompleksitas persoalan sosial dan pembangunan di Papua Tengah. Ajakan tersebut disampaikan dalam dialog bersama pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua yang berlangsung di Ballroom, Senin (14/9/2026).

Dialog tersebut menjadi ruang komunikasi langsung antara pemerintah provinsi dan para pimpinan gereja untuk mendengarkan kondisi masyarakat dan jemaat di berbagai wilayah Papua Tengah, termasuk persoalan yang belum sepenuhnya terjangkau pelayanan pemerintah.

Dalam suasana kekeluargaan dan santai, para pimpinan lembaga gereja secara bergantian menyampaikan pandangan, informasi, kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Persoalan yang mengemuka mencakup bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, konflik dan pengungsian, pertahanan dan keamanan hingga persoalan tapal batas adat.

Gubernur menilai berbagai persoalan tersebut saling berkaitan dan dapat menjadi faktor penghambat pertumbuhan pembangunan apabila tidak ditangani secara bersama-sama. Menurutnya, gereja memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan jemaat. Karena itu, informasi dari lembaga gereja dinilai penting sebagai bahan pemerintah memahami kondisi riil masyarakat di lapangan.

Dalam dialog tersebut, Gubernur juga menegaskan pentingnya posisi gereja sebagai kekuatan moral dalam mengawal jalannya pemerintahan. “Gereja harus berkuasa di pemerintah, bukan pemerintah berkuasa di atas gereja,” tegasnya.

Pernyataan itu dimaksudkan bahwa gereja memiliki kewajiban moral untuk menegur dan mengingatkan pemerintah apabila kebijakan atau penggunaan kekuasaan mulai menyimpang dari prinsip keadilan, penghormatan terhadap HAM dan martabat manusia.

Dalam konteks tersebut, gereja harus berada “di atas” dalam hal moral dan kebenaran, sementara pemerintah wajib membuka ruang untuk mendengar dan mempertimbangkan kritik maupun masukan yang disampaikan gereja.

Gubernur pun tidak sekadar memberikan jawaban normatif terhadap berbagai persoalan yang disampaikan para pimpinan gereja. Sebaliknya, dialog diarahkan pada pembahasan yang korektif sekaligus mendorong pemerintah dan gereja menentukan langkah bersama untuk masa depan Papua Tengah.

Selain mencatat berbagai persoalan dan aspirasi yang disampaikan, Gubernur meminta lembaga gereja turut membantu pemerintah dengan menyediakan data yang akurat. Data tersebut antara lain mencakup jumlah jemaat orang asli Papua (OAP), data riil tenaga pelayanan gereja seperti pendeta, gembala, pastor dan pewarta, serta data lain yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Permintaan data tersebut dinilai penting untuk memperkuat basis informasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Pemerintah tidak ingin pengambilan keputusan hanya didasarkan pada perkiraan, tetapi bertumpu pada data riil yang menggambarkan kondisi masyarakat.

Dialog ini diharapkan tidak berhenti sebagai pertemuan seremonial, tetapi menjadi awal penguatan komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan lembaga-lembaga gereja dalam mengawal pembangunan serta menjawab berbagai persoalan masyarakat di wilayah tersebut. (amd)