NABIRE - Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua terus berupaya memperkuat pengelolaan serta pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon). Langkah strategis ini dilakukan demi memastikan pelayanan KB kepada masyarakat di wilayah Papua dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Komitmen tersebut dibahas secara mendalam dalam kegiatan koordinasi yang berlangsung di Aula Bapperida pada Rabu (28/10/2026). Pertemuan ini berfokus pada evaluasi pengelolaan Alokon serta implementasi kerja sama yang melibatkan empat kementerian dan lembaga terkait.

Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Aloysius Karubaba, S.Sos., M.Sos., menjelaskan kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak penting. Peserta yang hadir meliputi perwakilan pemerintah daerah tingkat provinsi hingga kabupaten, termasuk dinas kesehatan serta instansi terkait di wilayah Papua Tengah dan Kabupaten Nabire.

“Jadi, sasaran peserta yang hadir di hari ini, yaitu dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Kesehatan. Kegiatan ini juga diikuti mitra dari tingkat Puskesmas dengan jumlah peserta sekitar 20 orang,” ujar Aloysius Karubaba saat diwawancarai awak media.

Aloysius menambahkan, target utama yang ingin dicapai melalui koordinasi ini adalah terwujudnya tata kelola Alokon yang transparan dan efisien. Penataan sistem penyimpanan di gudang serta alur distribusi hingga ke fasilitas kesehatan tingkat dasar menjadi prioritas utama pihak BKKBN.

“Target yang ingin kita capai, salah satunya terkait kerja sama empat kementerian, bagaimana supaya upaya tata kelola Alokon ini bisa berjalan dengan baik, mulai dari sistem penyimpanan di gudang hingga distribusi ke tingkat Puskesmas,” lanjut Aloysius menuturkan harapannya.

Sementara itu, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, Gidion Lebang, S.IP., M.Sos., memaparkan mekanisme pendistribusian logistik Alokon yang berjalan selama ini.

Pasokan Alokon dari pihak provinsi dikirimkan secara berkala ke delapan kabupaten di Papua Tengah, termasuk ke Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nabire.

“Dari perwakilan provinsi, kami mendistribusikan Alokon kepada delapan kabupaten di Papua Tengah. Untuk Nabire, pasokan disalurkan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, yang kemudian meneruskannya ke fasilitas kesehatan, Puskesmas pembantu, rumah sakit maupun klinik,” kata Gidion Lebang menjelaskan alur distribusi.

Gidion menegaskan, pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk memodernisasi rantai pasok Alokon di daerah. Pihaknya kini mendorong penggunaan aplikasi Sirika agar proses pengawasan dan pelaporan ketersediaan stok Alokon dapat dilakukan secara cepat, digital dan terintegrasi.

“Melalui sistem digital ini, permohonan tidak perlu lagi dilakukan secara manual. Petugas dapat langsung mendeteksi fasilitas kesehatan mana yang mengalami kekosongan stok, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat akibat kekurangan pasokan,” tambah Gidion.

Terkait data pasti rincian jumlah Alokon yang disalurkan ke wilayah Kabupaten Nabire, pihak BKKBN menyatakan akan menyajikannya secara akurat berdasarkan rekapan data sistem. “Saya harus mengecek kembali data pastinya pada aplikasi Sirika atau Siga untuk mengetahui jumlah tepatnya alkon yang telah terdistribusi serta faskes penerimanya,” pungkas Gidion secara ramah mengakhiri wawancara. (sam)