Baca! Biar Ko Tau
Kanal
Kumpulan berita, laporan, dan liputan terbaru dari kanal Jayapura .
331
Artikel
Jayapura,- Komis Pemilihan Umum (KPU) Papua, Sabtu (19/10) menggelar rapat pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dari pantaua media Pasific Post, rapat di Hotel Aston Jayapura terbuka di pimpin lan
Jayapura,- Pendaki gunung Warga Negara Asing (WNA) kesasar di Gubung Grasberg (areal penambangan PT Freeport Indonesia) Minggu, (20/10). Dari informasi yang diperoleh redaksi Pasific Post semalam, sebanyak dua puluh orang warga Negara asing melakukan pendakian gunung di Ila
Jayapura,- Provinsi Papua termasuk daerah yang tertinggi dalam jumlah HIV/AIDS sehingga telah menjadi wilayah dengan status epidemic. Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan. Kenyataan ini menjadi beban yang harus kita pikirkan bersama, agar kita dapat menyelamatkan masya
Jayapura,- Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, J.Fudhoil Yamin, SH terancam dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI, menyusul penanganan kasus dugaan korupsi dana tambahan dalam APBD Perubahan Kabupaten Jayapura tahun 2011 Rp 5 Miliar yang dinilai tebang pilih. ”Kita setuju in
Jayapura, Dalam rangka memperingati HUT TNI ke 68 berbagai kegiatan digelar. Dari rangkaian kegiatan salah satunya adalah donor darah dan menggelar pameran dan pembuatan noken Merah Putih secara massal. Dimana kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kasdam XVII/Cenderawasih
Jayapura,– Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Papua sebanyak 3.064.776 juta jiwa yang sudah dimasukan dalam portal KPU Pusat sebenyak 1,9 juta jiwa. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Adam Arisoy berharap sebelum tanggal 13 Oktober 2013, DPT Pro
Jayapura,- Gubernur Papua Lukas Enembe menolak pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) diseluruh wilayah Papua. alasan penolakan tersebut karena rakyat Papua tidak membutuhkan Pemekaran di Papua. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua Sendius Wonda,SH,M.Si, dalam pr
Jayapura - Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan bahwa dirinya akan membalikkan pemberian dana otonomi khusus bagi Papua yakni 80:20. Dimana 80 persen untuk kabupaten/kota dan Provinsi hanya mendapatkan 20 persen saja. Sebagai mantan bupati dirinya memahami persoalan yang
Jayapura,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Mengingat penerimaan calon peserta didik sangat rentan dengan kecurangan, penyuapan bahkan nepotisme. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam N
Jayapura,- Gubernur Papua Lukas Enembe, meminta agar inspektorat dapat merancang program kerja pengawasan yang memberikan masukan kepada gubernur, bupati dan walikota tentang capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) , pada masih – masing daerah. “Sasara